Dua orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Satori dan Heri Gunawan kembali dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait dana program sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pada Selasa 2 September 2025, tim penyidik kembali memanggil Satori selaku anggota DPR dari Partai Nasdem, dan Heri Gunawan selaku anggota DPR dari Partai Gerindra sebagai saksi.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi kepada wartawan, Selasa siang, 2 September 2025.
Sebelumnya pada Senin kemarin, 1 September 2025, Heri Gunawan dan Satori juga sudah dipanggil. Namun, hanya Heri Gunawan yang hadir. Sedangkan Satori mangkir dari panggilan.
Selain itu, hari ini tim penyidik juga memanggil 12 orang saksi lainnya untuk hadir dan diperiksa di Polres Cirebon Kota. Para saksi yang dipanggil, yakni Muhammad Mumin selaku staf administrasi Satori, Nia Nurrohmah selaku Ketua Pengurus Yayasan Al Fadilah Panongan Palimanan yang juga perangkat Desa Panongan.
Selanjutnya, Ali Jahidin selaku Ketua Pengurus Yayasan As-Sukiny dan Guru SMPN 2 Palimanan, Mohammad Fahmi Heryanda selaku Junior Relationship Officer Consumer bank bjb Cabang Sumber Cirebon, Silmi Ahda Fauziyah selaku Teller bank bjb cabang Sumber Cirebon, Abdul Mukti selaku Ketua Pengurus Yayasan Al Firdaus Warujaya Cirebon, Ade Andriyani selaku Bendahara Yayasan Al Fadila Panongan Palimanan.
Kemudian, Deddy Sumedi selaku Ketua Yayasan Guyub Berkah Sejahtera dan Staf Bapenda Kabupaten Cirebon, Devi Yulianti selaku Tenaga Ahli Satori, Fatimatuzzahroh selaku Bendahara Yayasan Abhinaya Dua Lima, Ida Khaerunnisah selaku Ketua Pengurus Yayasan Al Fairuz Panongan Palimanan Kabupaten Cirebon dan PNS Guru MAN 2 Kota Cirebon, dan Jadi selaku Ketua Pengurus Yayasan Al Munaroh Sembung Panongan dan Staf Desa Panongan, Palimanan Kabupaten Cirebon.
KPK secara resmi mengumumkan identitas dua orang tersangka dalam perkara ini pada Kamis, 7 Agustus 2025. Kedua tersangka dimaksud, yakni Heri Gunawan alias Hergun selaku anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024 dari Partai Gerindra, dan Satori selaku anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024 dari Partai Nasdem.
Dalam perkaranya, Hergun menugaskan tenaga ahli, sedangkan Satori menugaskan orang kepercayaannya, untuk membuat dan mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada BI dan OJK melalui empat yayasan yang dikelola Rumah Aspirasi Hergun, dan 8 yayasan yang dikelola Rumah Aspirasi Satori.
Selain kepada BI dan OJK, Hergun dan Satori juga diduga mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada mitra kerja Komisi XI DPR lainnya melalui yayasan-yayasan yang dikelolanya.
Sejak 2021-2023, yayasan-yayasan yang dikelola oleh Hergun dan Satori telah menerima uang dari mitra Kerja Komisi XI DPR, namun tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial.
Hergun menerima total Rp15,86 miliar, terdiri dari bantuan dana CSR sebesar Rp15,86 miliar itu terdiri dari Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), senilai Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK), serta senilai Rp1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya.
Selain itu, dari dana CSR itu, Hergun diduga melakukan dugaan TPPU dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya ke rekening pribadi melalui metode transfer.
Di mana Hergun kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai. Hergun menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya pembangunan rumah makan, pengelolaan outlet minuman, pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat.
Sedangkan Satori menerima total Rp12,52 miliar, terdiri dari Rp6,3 miliar dari BI melalui kegiatan PSBI, sejumlah Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan PJK, serta sejumlah Rp1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lain.
Dari seluruh uang yang diterima, Satori juga melakukan TPPU dengan menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya, yakni untuk deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, serta pembelian aset lainnya.
Satori juga diduga melakukan rekayasa transaksi perbankan dengan meminta salah satu bank daerah untuk menyamarkan penempatan deposito serta pencairannya, agar tidak teridentifikasi di rekening koran.
Menurut pengakuan Satori, sebagian besar anggota Komisi XI DPR lainnya juga menerima dana bantuan sosial tersebut.
