Berita

Aksi anarkis di Halte Busway Senen, Jakarta Pusat, Jumat malam, 29 Agustus 2025. (Foto; RMOL/Achmad Satryo)

Politik

Respon Cepat Prabowo Saat Aksi Massa Bentuk Komitmen Pemerintah terhadap Prinsip Demokrasi

SELASA, 02 SEPTEMBER 2025 | 09:56 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku kericuhan pada aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

Analis politik sekaligus pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung memandang, provokator maupun kelompok yang menunggangi aksi beberapa hari lalu hanya akan mencederai nilai demokrasi.

"Kebebasan menyampaikan pendapat tetap dijamin, tapi pelanggaran hukum harus ditindak tegas. Mari semua pihak menjaga ketertiban, menghormati hak sesama, serta tidak merusak fasilitas umum," ujar Nasky lewat pesan singkat kepada RMOL di Jakarta, Selasa, 2 September 2025.


Menurutnya, aksi unjuk rasa adalah hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia, namun harus berjalan damai tanpa provokasi dan kekerasan.

"Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dilakukan dengan tertib, damai, dan bertanggung jawab," tutur Nasky.

Lebih lanjut, Alumnus Indef School of Political Economy Jakarta itu menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah dan aparat keamanan, juga mengapresiasi respons cepat dan terbuka Presiden Prabowo dalam menyampaikan sikap resmi melalui siaran pers kepada seluruh rakyat Indonesia. 

Hal itu dinilai sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap prinsip keterbukaan dan perlindungan hak-hak rakyat dalam menyalurkan aspirasi mereka.

“Kami juga mengapresiasi respons dan tanggungjawab Pemerintah yang disampaikan dalam siaran pers oleh Bapak Presiden Prabowo atas tuntutan masyarakat sebagai bentuk komitmen Pemerintah terhadap jalannya demokrasi,” tutup Nasky.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Harga Daging Sapi Tembus Rp153 Ribu/Kg, Zulhas Buka Opsi Subsidi APBN-APBD

Selasa, 25 Agustus 2026 | 14:18

LPSK Beri Perlindungan kepada Ferry Hongkiriwang, Saksi Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:54

Urusan Gula Konsumsi Aman, Kementan Kini Bidik Target Gula Industri di 2028

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:45

Ahmed al-Sharaa Sambut Keputusan AS Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Teror

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Geng Haiti Bantai 40 Pengungsi yang Berlindung di Gereja

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Wajah Baru Jakarta, Wagub Rano Resmikan Jaksinema Pasar Rumput

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:29

BMKG Maksimalkan OMC di Kaltim Sepekan Ini untuk Tangani Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:19

Dugaan Setoran Importasi Blueray, KPK Cecar Dua PNS Bea Cukai

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:50

Kasus OTT Unsoed Bisa Saja Terjadi di Kampus Lain

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Perketat Imigrasi, Trump Bersiap Cabut 200 Ribu Visa WNA

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Selengkapnya