Berita

Aksi anarkis di Halte Busway Senen, Jakarta Pusat, Jumat malam, 29 Agustus 2025. (Foto; RMOL/Achmad Satryo)

Politik

Respon Cepat Prabowo Saat Aksi Massa Bentuk Komitmen Pemerintah terhadap Prinsip Demokrasi

SELASA, 02 SEPTEMBER 2025 | 09:56 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku kericuhan pada aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

Analis politik sekaligus pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung memandang, provokator maupun kelompok yang menunggangi aksi beberapa hari lalu hanya akan mencederai nilai demokrasi.

"Kebebasan menyampaikan pendapat tetap dijamin, tapi pelanggaran hukum harus ditindak tegas. Mari semua pihak menjaga ketertiban, menghormati hak sesama, serta tidak merusak fasilitas umum," ujar Nasky lewat pesan singkat kepada RMOL di Jakarta, Selasa, 2 September 2025.


Menurutnya, aksi unjuk rasa adalah hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia, namun harus berjalan damai tanpa provokasi dan kekerasan.

"Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dilakukan dengan tertib, damai, dan bertanggung jawab," tutur Nasky.

Lebih lanjut, Alumnus Indef School of Political Economy Jakarta itu menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah dan aparat keamanan, juga mengapresiasi respons cepat dan terbuka Presiden Prabowo dalam menyampaikan sikap resmi melalui siaran pers kepada seluruh rakyat Indonesia. 

Hal itu dinilai sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap prinsip keterbukaan dan perlindungan hak-hak rakyat dalam menyalurkan aspirasi mereka.

“Kami juga mengapresiasi respons dan tanggungjawab Pemerintah yang disampaikan dalam siaran pers oleh Bapak Presiden Prabowo atas tuntutan masyarakat sebagai bentuk komitmen Pemerintah terhadap jalannya demokrasi,” tutup Nasky.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Usut Tuntas Bandara Ilegal di Morowali yang Beroperasi Sejak Era Jokowi

Senin, 24 November 2025 | 17:20

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

UPDATE

Duka Banjir di Sumatera Bercampur Amarah

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:04

DKI Rumuskan UMP 2026 Berkeadilan

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:00

PIER Proyeksikan Ekonomi RI Lebih Kuat pada 2026

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:33

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

Kemenhut Cek Kayu Gelondongan Banjir Sumatera Pakai AIKO

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:00

Pemulihan UMKM Terdampak Bencana segera Diputuskan

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:35

Kaji Ulang Status 1.038 Pelaku Demo Ricuh Agustus

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:28

Update Korban Banjir Sumatera: 836 Orang Meninggal, 509 Orang Hilang

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:03

KPK Pansos dalam Prahara PBNU

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:17

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Selengkapnya