Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: RMOL: Raiza Andini)

Politik

MAI: Pernyataan Sri Mulyani Bisa Pertajam Kesenjangan Antar Daerah

SENIN, 01 SEPTEMBER 2025 | 14:47 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pusat dikritik Forum Komunikasi Majelis Adat Indonesia (MAI).

Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komite IV DPD beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa masing-masing daerah harus semakin mandiri dalam mengelola keuangan sendiri dan menerapkan desentralisasi fiskal.

Dikatakan Datuk Kepala Pasukuan di Pagaruyung Sumatera Barat, M. Rafik Datuk Rajo Kuaso, pernyataan Sri Mulyani itu berbahaya dan bisa memecah belah daerah.


Kata dia, Sri Mulyani harusnya bisa paham bahwa setiap daerah punya potensi ekonomi berbeda-beda. Hal ini, bisa berdampak panjang pada kesenjangan.

"Potensi dan kemampuan setiap daerah berbeda-beda. Jika pembiayaan pembangunan sepenuhnya dibebankan kepada daerah, maka akan menimbulkan kesenjangan tajam antar wilayah," kata Rafik dalam keterangan tertulis, Senin 1 September 2025.

Rafik mengatakan, pernyataan Sri Mulyani juga bisa dipandang sebagai pembangkangan pada prinsip otonomi daerah. 

"Ketentuan mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah telah diatur secara jelas dalam sistem ketatanegaraan. Pandangan yang bertentangan dengan aturan ini akan menimbulkan keresahan dan ketidakpastian," tuturnya.

Selain itu kata dia, kesenjangan ekonomi jika semakin tajam juga akan berdampak pada pelestarian budaya daerah yang dilakukan dengan dukungan pemerintah.

"Ketidakmerataan pembangunan akan berdampak langsung pada pengembangan, pelestarian, dan sosialisasi adat serta budaya di daerah-daerah," katanya.

Senada dengan itu, YM. Kang Arie, Mulia Ketua Majelis Adat Sunda Jawa Barat, meminta Presiden Prabowo Subianto bisa mengambil sikap dan mengevaluasi Sri Mulyani.

"Bahwa pernyataan yang tidak memperhitungkan kondisi riil bangsa ini hanya akan menambah luka sosial dan membuka ruang kesenjangan. Presiden Prabowo harus tegas,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya