Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: RMOL: Raiza Andini)
Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pusat dikritik Forum Komunikasi Majelis Adat Indonesia (MAI).
Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komite IV DPD beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa masing-masing daerah harus semakin mandiri dalam mengelola keuangan sendiri dan menerapkan desentralisasi fiskal.
Dikatakan Datuk Kepala Pasukuan di Pagaruyung Sumatera Barat, M. Rafik Datuk Rajo Kuaso, pernyataan Sri Mulyani itu berbahaya dan bisa memecah belah daerah.
Kata dia, Sri Mulyani harusnya bisa paham bahwa setiap daerah punya potensi ekonomi berbeda-beda. Hal ini, bisa berdampak panjang pada kesenjangan.
"Potensi dan kemampuan setiap daerah berbeda-beda. Jika pembiayaan pembangunan sepenuhnya dibebankan kepada daerah, maka akan menimbulkan kesenjangan tajam antar wilayah," kata Rafik dalam keterangan tertulis, Senin 1 September 2025.
Rafik mengatakan, pernyataan Sri Mulyani juga bisa dipandang sebagai pembangkangan pada prinsip otonomi daerah.
"Ketentuan mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah telah diatur secara jelas dalam sistem ketatanegaraan. Pandangan yang bertentangan dengan aturan ini akan menimbulkan keresahan dan ketidakpastian," tuturnya.
Selain itu kata dia, kesenjangan ekonomi jika semakin tajam juga akan berdampak pada pelestarian budaya daerah yang dilakukan dengan dukungan pemerintah.
"Ketidakmerataan pembangunan akan berdampak langsung pada pengembangan, pelestarian, dan sosialisasi adat serta budaya di daerah-daerah," katanya.
Senada dengan itu, YM. Kang Arie, Mulia Ketua Majelis Adat Sunda Jawa Barat, meminta Presiden Prabowo Subianto bisa mengambil sikap dan mengevaluasi Sri Mulyani.
"Bahwa pernyataan yang tidak memperhitungkan kondisi riil bangsa ini hanya akan menambah luka sosial dan membuka ruang kesenjangan. Presiden Prabowo harus tegas,” pungkasnya.
