Berita

Ilustrasi (Foto: Bangkook Post)

Bisnis

Produksi Manufaktur Thailand Anjlok Terseret Lesunya Permintaan dan Tarif AS

SENIN, 01 SEPTEMBER 2025 | 12:27 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Indeks produksi manufaktur Thailand pada Juli 2025 turun untuk pertama kalinya dalam empat bulan terakhir, menyentuh level terendah dalam hampir dua tahun.

Kementerian Perindustrian Thailand melaporkan, indeks tersebut merosot 3,98 persen dibandingkan Juli tahun lalu. Angka ini lebih buruk dari perkiraan penurunan 1,1 persen dalam jajak pendapat Reuters, dan berbanding terbalik dengan revisi kenaikan tahunan sebesar 0,4 persen pada Juni.

Penurunan produksi dipicu oleh pengetatan pinjaman bank, menurunnya kepercayaan industri, tingginya utang rumah tangga, serta tarif impor AS yang menekan ekspor.


Sepanjang tujuh bulan pertama 2025, indeks manufaktur Thailand tercatat turun 0,7 persen secara tahunan. Akibatnya, kementerian memangkas proyeksi pertumbuhan produksi untuk 2025 menjadi hanya 0–0,5 persen, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 0–1 persen.

“Setelah awal tahun yang kuat ketika produsen meningkatkan produksi sebelum tarif AS berlaku, kini aktivitas produksi melambat,” ujar Passakorn Chairat, Kepala Kantor Ekonomi Industri Kementerian Perindustrian, dikutip dari Bangkok Post, Senin 1 September 2025.

“Produsen sudah banyak menghabiskan persediaan. Saat ini mereka menunggu arah pasar sebelum menyesuaikan rencana produksi,” tambahnya.

AS telah menetapkan tarif 19 persen untuk barang impor dari Thailand, lebih rendah dari tarif 36 persen yang diumumkan sebelumnya, dan sejalan dengan kebijakan untuk negara-negara lain di kawasan tersebut. Namun, masih ada ketidakpastian soal tarif untuk pengiriman ulang barang melalui Thailand dari negara ketiga.

Salah satu sektor yang terpukul paling keras adalah otomotif. Produksi mobil di Thailand pada Juli anjlok 11,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadi penurunan pertama dalam tiga bulan terakhir.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya