Berita

Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani. (Foto: Youtube TV Masyumi)

Politik

Partai Masyumi Desak Presiden Bentuk Front Keamanan Nasional

SENIN, 01 SEPTEMBER 2025 | 07:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menyikapi perkembangan situasi politik dan aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah, Partai Masyumi mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah-langkah tegas dan progresif dalam mengatasi keadaan.

Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani mengatakan demonstrasi saat ini tidak lagi murni memperjuangkan tuntutan, tetapi sudah mengarah pada kerusuhan dan penjarahan yang berpotensi mengarah pada eskalasi semakin besar, khususnya menjelang September 2025.

“Presiden perlu melihat kondisi ini secara strategis dan politis, bukan hanya dengan kacamata taktis. Gerakan massa saat ini tidak bisa dianggap normal. Jika tidak segera diatasi, gelombang massa bisa meluas dan membahayakan stabilitas negara,” tegas Ahmad Yani.


Ia menekankan bahwa Presiden memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 10 UUD 1945, yang menyatakan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Dengan dasar ini, Presiden harus mengambil alih langsung komando pengamanan dan ketertiban, tanpa mendelegasikan sepenuhnya kepada Kapolri dan Panglima TNI.

Partai Masyumi juga mendesak agar Presiden segera mengambil keputusan strategis terkait tuntutan pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengingat ketidakpuasan publik terhadap kinerja Polri yang dinilai semakin meluas.

“Langkah politik dan konstitusional perlu segera diambil. Presiden juga perlu mempertimbangkan penggunaan Pasal 12 UUD 1945 untuk menyatakan keadaan bahaya apabila kondisi semakin memburuk, sehingga tindakan penyelamatan bangsa bisa dilakukan dengan payung hukum yang jelas,” tambah Ahmad Yani.

Sebagai solusi jangka panjang, Partai Masyumi mengusulkan pembentukan Front Keamanan Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden. Front ini diharapkan beranggotakan tokoh masyarakat, kalangan militer, dan elite politik yang memiliki integritas serta mampu memberikan arah kebijakan yang adil dan diterima semua pihak.

“Bangsa ini tidak boleh terjebak dalam situasi chaos. Presiden harus hadir di garda terdepan untuk mengembalikan stabilitas dan keamanan nasional,” tutup Ahmad Yani.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya