Berita

Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani. (Foto: Youtube TV Masyumi)

Politik

Partai Masyumi Desak Presiden Bentuk Front Keamanan Nasional

SENIN, 01 SEPTEMBER 2025 | 07:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menyikapi perkembangan situasi politik dan aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah, Partai Masyumi mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah-langkah tegas dan progresif dalam mengatasi keadaan.

Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani mengatakan demonstrasi saat ini tidak lagi murni memperjuangkan tuntutan, tetapi sudah mengarah pada kerusuhan dan penjarahan yang berpotensi mengarah pada eskalasi semakin besar, khususnya menjelang September 2025.

“Presiden perlu melihat kondisi ini secara strategis dan politis, bukan hanya dengan kacamata taktis. Gerakan massa saat ini tidak bisa dianggap normal. Jika tidak segera diatasi, gelombang massa bisa meluas dan membahayakan stabilitas negara,” tegas Ahmad Yani.


Ia menekankan bahwa Presiden memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 10 UUD 1945, yang menyatakan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Dengan dasar ini, Presiden harus mengambil alih langsung komando pengamanan dan ketertiban, tanpa mendelegasikan sepenuhnya kepada Kapolri dan Panglima TNI.

Partai Masyumi juga mendesak agar Presiden segera mengambil keputusan strategis terkait tuntutan pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengingat ketidakpuasan publik terhadap kinerja Polri yang dinilai semakin meluas.

“Langkah politik dan konstitusional perlu segera diambil. Presiden juga perlu mempertimbangkan penggunaan Pasal 12 UUD 1945 untuk menyatakan keadaan bahaya apabila kondisi semakin memburuk, sehingga tindakan penyelamatan bangsa bisa dilakukan dengan payung hukum yang jelas,” tambah Ahmad Yani.

Sebagai solusi jangka panjang, Partai Masyumi mengusulkan pembentukan Front Keamanan Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden. Front ini diharapkan beranggotakan tokoh masyarakat, kalangan militer, dan elite politik yang memiliki integritas serta mampu memberikan arah kebijakan yang adil dan diterima semua pihak.

“Bangsa ini tidak boleh terjebak dalam situasi chaos. Presiden harus hadir di garda terdepan untuk mengembalikan stabilitas dan keamanan nasional,” tutup Ahmad Yani.

Populer

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

UPDATE

Forum IPEM 2026 Momentum Penting Perkuat Diplomasi Energi

Kamis, 19 Maret 2026 | 00:08

Polres Metro Tangerang Kota Ungkap 14 Kasus Curas Sepanjang Ramadan

Rabu, 18 Maret 2026 | 23:45

Negara Bisa Menjadi Totaliter Lewat Teror dan Teknologi

Rabu, 18 Maret 2026 | 23:28

Pengungkapan Pelaku Teror Air Keras Bukti Ketegasan Prabowo

Rabu, 18 Maret 2026 | 23:10

YLBHI: Ada Pola Teror Berulang terhadap Aktivis hingga Jurnalis

Rabu, 18 Maret 2026 | 22:51

Observatorium Bosscha: Hilal 1 Syawal Tipis di Ufuk Barat

Rabu, 18 Maret 2026 | 22:32

TNI-Polri Harus Kompak Bongkar Teror Air Keras Aktivis KontraS

Rabu, 18 Maret 2026 | 22:10

Umat Hindu Semarang Gelar Tawur Agung Kesanga Sambut Nyepi Saka 1948

Rabu, 18 Maret 2026 | 21:56

YLBHI Minta Kasus Air Keras Andrie KontraS Disidang di Peradilan Umum

Rabu, 18 Maret 2026 | 21:40

Kinerja Cepat Polri Ungkap Kasus Penyiraman Air Keras Tuai Apresiasi

Rabu, 18 Maret 2026 | 21:11

Selengkapnya