Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi KNTI)
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) turut ambil bagian dalam Climate Justice Summit (CJS) 2025 yang digelar di Jakarta pada 26–28 Agustus 2025.
Dalam forum tersebut, KNTI menegaskan bahwa nelayan kecil dan tradisional merupakan kelompok yang paling rentan terhadap krisis iklim.
“Kebijakan iklim tidak boleh semakin meminggirkan nelayan kecil. Justru sebaliknya, negara harus menjadikan mereka subjek utama dalam agenda keadilan iklim,” ungkap perwakilan KNTI, Sudarlin dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu malam, 31 Agustus 2025.
“Banjir rob merendam permukiman, tambak, dan infrastruktur pesisir di Pekalongan, Demak, Semarang hingga Indramayu. Abrasi menghilangkan daratan di Sayung, Kendal, hingga Mamuju. Nelayan kehilangan rumah sekaligus sumber penghidupannya,” tambahnya.
Lanjut dia, kerusakan ekosistem pesisir seperti hilangnya mangrove dan terumbu karang memperburuk krisis sosial-ekonomi nelayan kecil.
"Hasil tangkapan mereka menurun, pendapatan susut, sementara aset nelayan kerap rusak diterjang banjir maupun gelombang,” jelasnya.
Masih kata Sudarlin, kondisi tersebut juga menimbulkan persoalan lanjutan: sanitasi air bersih yang tercemar intrusi air laut, memburuknya kesehatan lingkungan, hingga migrasi paksa warga pesisir yang kehilangan tempat tinggal.
Dalam deklarasinya di CJS 2025, nelayan menuntut pengakuan dan perlindungan hak masyarakat pesisir terdampak krisis iklim, termasuk penghormatan terhadap pengetahuan tradisional, kearifan lokal, serta wilayah kelola mereka. Nelayan juga menekankan perlunya jaminan perlindungan sosial, mencakup kecelakaan, kesehatan, dan risiko lain di laut.
Lebih jauh, KNTI mendesak agar implementasi UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan serta Putusan MK No. 3 Tahun 2010 benar-benar ditegakkan.
“Aturan tersebut menjamin hak nelayan untuk melintas, mengakses laut, serta mendapatkan perairan yang bersih dan sehat,” tegasnya.
CJS 2025 sendiri menghadirkan ratusan peserta dari berbagai komunitas terdampak iklim mulai dari petani, buruh, masyarakat adat, hingga nelayan untuk menyatukan tuntutan bersama agar transisi menuju energi dan pembangunan hijau berjalan adil dan tidak meninggalkan kelompok rentan.
Forum yang merupakan agenda temu rakyat untuk keadilan iklim ini diinisiasi oleh Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI).
