Akademisi: Demo ke DPR Salah Alamat

Demonstrasi yang digelar sejak beberapa hari belakangan seharusnya ditujukan untuk mengkritik pemerintah, bukan DPR.

Wakil Dekan I Fisipol Unihaz Bengkulu, Bobby Mandala Putra menyebut, DPR memang penyambung lidah rakyat. Namun setiap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, termasuk kenaikan tunjangan DPR, persetujuan akhirnya ada pada pemerintah.

"Sebetulnya aksi demonstrasi itu salah alamat. Kalau kita lihat tuntutannya, mestinya demo ke pemerintah, bukan ke DPR. Kalau tuntutan diterima (pemerintah), bisa langsung dieksekusi," kata Bobby kepada wartawan, Minggu, 31 Agustus 2025.

Di sisi lain, Bobby tak menampik jika eskalasi demo tidak terlepas dari digitalisasi informasi. Lewat ruang digital, publik sadar banyak beban yang diberikan kepada rakyat, salah satunya dalam bentuk pajak dan retribusi.

Belum lagi meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan usai dilindas kendaraan taktis Brimob menambah kemarahan publik.

"Masyarakat yang sudah lelah menanggung beban pajak dan sulitnya mendapatkan pekerjaan layak, langsung meledak ketika pejabat publik melontarkan kata-kata menyakiti mereka," sambungnya.

Oleh karenanya, Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Bengkulu ini mengajak semua tokoh publik selalu menjaga sikap dan kalimatnya agar tidak menyakiti hati masyarakat.

"Menjadi pejabat publik itu siap menerima berbagai kritikan. Walaupun dalam kondisi apapun jadi harus siap," pungkasnya.