Berita

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun. (Foto: RMOL)

Politik

Kunker Misbakhun Cs ke Australia Mengolok-olok Demonstran

MINGGU, 31 AGUSTUS 2025 | 20:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kunjungan kerja (Kunker) Komisi XI DPR ke Australia menunjukkan nirempati terhadap situasi dalam negeri yang belum kondusif. Ditambah, demonstrasi di sejumlah daerah justru dipicu oleh kenaikan tunjangan DPR itu sendiri.

"Kunker DPR bisa bikin amarah publik semakin meledak. Mereka seperti sedang mengolok-olok rakyat yang susah payah melakukan aksi. Anggota DPR malah memilih pelesiran,” tegas Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus kepada redaksi, Minggu, 31 Agustus 2025.

Saat ini, eskalasi demo sudah mulai mereda. Namun adanya kunker Komisi XI pimpinan Mukhamad Misbakhun ini, Lucius khawatir masyarakat semakin marah.


Maka dari itu, ia meminta pimpinan DPR bertanggung jawab atas kemarahan publik dengan adanya kunker Komisi XI DPR ke Australia itu.

“Pimpinan DPR harus segera mempertanggungjawabkan agenda ini jika ingin situasi kembali kondusif. Tanggung jawab itu tak bisa ditunjukkan jika anggota DPR kabur ke luar negeri,” pungkas Lucius.

Kunjungan kerja Komisi XI DPR ke Australia dikritik publik. Lawatan wakil rakyat ke Australia ini sejak tanggal 26 Agustus 2025, atau sehari setelah demo besar-besaran di depan Gedung DPR pada 25 Agustus 2025.

Di tengah kegaduhan di dalam negeri, nama Misbakhun malah ketahuan sebagai peserta lari marathon 42 km di Sydney, Australia.
Misbakhun telah menyampaikan bantahan. Ia menyebut, tidak ada agenda lain di luar rapat di Sydney, termasuk Sydney Marathon 2025.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya