Berita

Analis komunikasi politik Hendri Satrio. (Foto: Dokumen Pribadi)

Politik

Pejabat Jangan Kabur di Tengah Gejolak Rakyat

MINGGU, 31 AGUSTUS 2025 | 13:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Situasi genting pasca gelombang unjuk rasa yang berujung ricuh dan penjarahan rumah sejumlah anggota DPR RI, seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya, memunculkan peringatan keras dari analis komunikasi politik Hendri Satrio.

Sosok yang akrab disapa Hensat itu menilai, di tengah kondisi bangsa yang bergejolak, kehadiran pejabat negara menjadi penting untuk menjaga moral rakyat.

 Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu mengingatkan agar para pejabat, termasuk direksi BUMN, tidak meninggalkan Indonesia dalam situasi saat ini.


“Akan sangat baik bila pejabat negara termasuk direksi BUMN tidak meninggalkan Indonesia, sebab bisa dianggap kabur dan mengesampingkan perasaan rakyat,” kata Hensat, lewat akun X miliknya, seperti dikutip redaksi, Minggu, 31 Agustus 2025.

Menurutnya, rakyat kini sedang berada dalam situasi tertekan, baik akibat aksi massa, penindakan aparat, hingga kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa. Karena itu, pejabat harus menunjukkan sikap solidaritas dan kebersamaan.

“Mari bersama rakyat hingga situasi membaik,” tegasnya.

Hensat menekankan, kepercayaan publik terhadap pemerintah sedang berada di titik rawan. Jika pejabat justru meninggalkan tanah air di saat rakyat marah, maka potensi gejolak semakin besar.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya