Berita

Para petinggi ormas Islam di Hambalang, Bogor pada Sabtu 30 Agustus 2025. (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)

Politik

Muhammadiyah Ingatkan Demokrasi Jangan Terkontaminasi Kekerasan

MINGGU, 31 AGUSTUS 2025 | 02:01 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa dalam bingkai demokrasi Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Haedar usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah ormas Islam di Hambalang, Bogor, Sabtu 30 Agustus 2025.

Haedar mengungkapkan, dialog yang berlangsung sekitar tiga jam bersama Presiden Prabowo berjalan terbuka dan kesamaan pandangan. 


Ia menekankan, ormas Islam memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan sehingga harus ikut berperan menjaga masa depan bangsa.

“Kami punya pandangan yang sama bahwa kekuatan ormas Islam memahami betul, menghayati betul, bahwa persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa perlu kita jaga bersama,” ujar Haedar.

Lebih lanjut, Haedar menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab tanpa terjebak pada tindakan-tindakan yang berpotensi memecah belah bangsa.

“Kami yakin seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, keadaban dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

Pertemuan di Hambalang itu dihadiri 16 ormas Islam, di antaranya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Hidayatullah, Al Irsyad, Persatuan Islam (Persis), Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII).

Presiden Prabowo sendiri mengajak seluruh ormas Islam untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah demi menjaga ketertiban dan memastikan situasi tetap kondusif pasca aksi demonstrasi 29 Agustus kemarin yang berujung ricuh di Jakarta.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya