Berita

Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 29 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Aparat Negara Jangan Represif dan Arogan Hadapi Protes Rakyat

SABTU, 30 AGUSTUS 2025 | 04:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Aparatur negara harus meninggalkan pendekatan arogan dan represif dalam menghadapi protes masyarakat. 

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah saat merespons berbagai kericuhan aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa hari terakhir. 

"Saya rasa ketegangan aparat negara dengan rakyat sudah sampai di garis merah dan memiliki potensi bahaya. Kematian driver ojol dengan cara dilindas oleh mobil rantis Brimob, serta pemukulan para demonstran menjadi titik puncak,” kata Insan dalam pesan elektronik kepada RMOL di Jakarta, Jumat malam, 29 Agustus 2025.


“Jangan lagi ada pendekatan yang arogan apalagi represif hadapi protes rakyat, apabila para elite ingin kondisi negara ini membaik,” tegasnya.

Lanjut dia, seluruh lapisan aparatur negara selama ini merespons protes masyarakat dengan cara yang tidak simpatik. Mereka seolah meremehkan dan mencemooh reaksi rakyat. Bahkan, demonstrasi disikapi dengan kekerasan yang berujung kematian. 

"Sudah saatnya aparat negara mulai dari pemerintah, DPR, militer, hingga kepolisian merespons protes masyarakat tidak dengan reaksi permusuhan. Selama ini para pejabat seolah mencemooh protes rakyat dengan mengatakan bodoh, meledek dengan mengatakan jogetin aja, hingga melakukan kekerasan ke para demonstran yang berujung dilindasnya driver ojek online," jelasnya.

Insan menekankan bahwa negara sudah seharusnya introspeksi dan mengubah pendekatan dalam menghadapi aksi masyarakat. 

"Para aparatur negara harus tahu bahwa kondisi ini akan semakin memanas dengan buruknya pendekatan mereka yang arogan dan represif. Masih ada waktu bagi aparatur negara untuk memperbaiki diri sebelum terlambat," pungkas Insan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya