Berita

Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Politik

Direktur Eksekutif HSI:

Masyarakat Jangan Terprovokasi Permainan Intervensi Asing

JUMAT, 29 AGUSTUS 2025 | 19:46 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Meningkatnya ketegangan politik dalam negeri belakangan ini yang ditandai dengan berbagai demonstrasi dinilai ada indikasi kuat keterlibatan kekuatan asing secara sistematis. 

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto yang menganggap upaya tersebut dilakukan guna mengganggu stabilitas bangsa Indonesia.

“Pola gerakan massa yang cepat, penggunaan isu sensitif yang dipelintir, hingga masifnya agitasi di media sosial menunjukkan adanya orkestrasi yang lebih besar. Indikasi ini konsisten dengan strategi pihak asing yang sejak lama tidak menginginkan Indonesia tampil sebagai negara damai dan maju,” ujar Rasminto dalam pesan elektronik kepada RMOL di Jakarta, Jumat, 29 Agustus 2025.


“Jadi intervensi asing bermain, masyarakat jangan mudah terprovokasi,” tambahnya menegaskan.

Menurutnya, salah satu ciri utama adanya peran eksternal adalah sinkronisasi narasi yang tersebar di berbagai kanal digital, meski tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Ia mencontohkan bagaimana isu-isu ekonomi atau kebijakan negara kerap dipotong dan dibingkai sedemikian rupa oleh kelompok tertentu sehingga menimbulkan keresahan publik.

“Provokasi semacam itu tidak lahir secara alamiah. Ada pola produksi isu yang rapi dan terencana, lengkap dengan jejaring yang menyebarkan narasi secara masif. Inilah yang saya sebut sebagai bagian dari grand design asing untuk memecah fokus bangsa kita,” tegasnya.

Rasminto menambahkan, intervensi semacam ini lazim menggunakan pendekatan non konvensional. Bukan lagi melalui kekuatan militer, melainkan melalui perang informasi, infiltrasi ide, dan manipulasi emosi publik. Upaya ini sangat berbahaya karena mampu menciptakan instabilitas tanpa harus melibatkan kekerasan langsung dari luar.

“Yang sedang kita hadapi adalah kolonialisme gaya baru. Bukan pendudukan wilayah, tetapi pendudukan pikiran dan kesadaran masyarakat. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak dalam agenda mereka,” ucap Rasminto.

Ia menekankan bahwa di tengah situasi ini, Presiden Prabowo Subianto sedang berupaya serius membangun fondasi kemandirian nasional. Karena itu, lanjut dia, masyarakat harus memperkuat daya tahan sosial dengan cara tidak mudah terprovokasi, mengedepankan nalar kritis dan menjaga persatuan nasional.

“Presiden sedang bekerja untuk membawa bangsa ini maju. Maka kewajiban kita sebagai warga negara adalah memastikan ruang publik tetap sehat, tidak terseret oleh hasutan, dan tetap berpijak pada kepentingan nasional. Hanya dengan begitu kita bisa menghadapi intervensi asing tanpa kehilangan arah sebagai bangsa,” pungkasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya