Berita

Politikus senior Partai Demokrat, Andi Arief. (Foto: Dokumentasi Demokrat)

Politik

Andi Arief:

Rangkaian Demonstrasi di Jakarta dan Daerah Dipicu Ekonomi

JUMAT, 29 AGUSTUS 2025 | 19:10 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah disinyalir akibat persoalan ekonomi.

Hal itu disampaikan politikus senior Partai Demokrat, Andi Arief saat merespons maraknya aksi unjuk rasa belakangan ini.

"Ya itu sebenarnya ada 3 peristiwa ya. Pertama demo di Pati yang puluhan ribu orang. Kedua demo tanggal 25 Agustus itu pelajar, mayoritas pelajar, banyak anak STM disebut, itu di DPR. Ketiga itu aksi tanggal 28 aksi buruh dan ya termasuk ojol ya, termasuk ojek online," kata Andi Arief dalam video yang diterima RMOL di Jakarta, Jumat, 29 Agustus 2025.


Menurut dia, ketiga peristiwa itu membawa isu yang sama, yakni tentang ekonomi.

Demo di Pati dipicu oleh kenaikan PBB mencapai 250 persen. Ditambah lagi dengan bupatinya, Sudewo yang menantang rakyat.

"Jadi kombinasi dua itu yang membuat orang bergerak. Tapi akar masalah sebenarnya adalah soal PBB itu," tuturnya.

Selanjutnya demo pada 25 Agustus 2025 di Jakarta, menurutnya juga dipicu kesenjangan. 

"Jadi di tengah situasi seperti ini mungkin ya menurut mereka kok tiba-tiba ada yang gajinya naik, lembaga yang ikut serta memutuskan kenaikan itu, menaikan gaji dirinya kira-kira gitulah dilakukan oleh dan ada sedikit kekerasannya," terang aktivis 98 tersebut.

Sedangkan demo yang berlangsung Kamis, 28 Agustus 2025, lanjut dia, dilakukan buruh dan pengemudi ojek online (ojol) yang juga membawa isu ekonomi.

"Tentang kenaikan upah. Dan juga kalau yang ojol ini akibat efisiensi juga. Karena perusahaan-perusahaan yang melakukan efisiensi. Mereka juga mengalami penurunan pendapatan. Jadi ketiganya adalah dipicu oleh isu ekonomi," pungkas Andi Arief.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya