Berita

Demonstransi di depan markas Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat, 29 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Demonstrasi Termasuk Skenario Geng Solo Jatuhkan Prabowo

JUMAT, 29 AGUSTUS 2025 | 18:39 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gelombang unjuk rasa yang berujung anarkisme di Jakarta dianggap bukan murni ekspresi spontan rakyat. Situasi tersebut dianggap bagian dari skenario besar yang digerakkan Geng Solo untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi merespons gelombang massa yang berujung ricuh di berbagai titik Jakarta maupun daerah lainnya.

"Ketika Prabowo jatuh, Gibran yang naik. Walaupun Prabowo didukung mayoritas koalisi di DPR, sebagian partai masih loyal ke Jokowi. Di lapangan, rakyat diprovokasi untuk anarkis," kata Muslim kepada RMOL di Jakarta, Jumat, 29 Agustus 2025.


Ia melihat, unjuk rasa besar-besaran beberapa hari terakhir berawal dari penolakan publik terhadap privilege dan tunjangan DPR. 

Namun, aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh. Puncaknya terjadi ketika seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis Brimob pada Kamis malam, 28 Agustus 2025.

"Insiden ini memicu gelombang kemarahan baru. Polisi langsung menyampaikan permintaan maaf, menahan awak kendaraan untuk diproses hukum, sementara Presiden Prabowo menyatakan belasungkawa dan memerintahkan investigasi terbuka," terang Muslim.

Bagi dia, peristiwa tragis tersebut bukan sekadar insiden lapangan, melainkan bagian dari koreografi politik yang dirancang untuk meruntuhkan citra Prabowo.

Muslim menilai, meski Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi sudah tidak menjabat, pengaruh jaringan Jokowi masih bekerja aktif di pemerintahan Prabowo.

Ia mencium adanya skenario yang sederhana namun berbahaya. Menurutnya, DPR memainkan isu sensitif melalui kebijakan tunjangan, aparat tampil represif hingga menimbulkan korban, lalu kemarahan publik diarahkan kepada Presiden Prabowo.

"Narasi yang lahir dari situasi itu bisa melemahkan legitimasi pemerintah, membuka ruang bagi suksesi kekuasaan lebih cepat dari yang seharusnya," pungkas Muslim.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya