Berita

Demonstransi di depan markas Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat, 29 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Demonstrasi Termasuk Skenario Geng Solo Jatuhkan Prabowo

JUMAT, 29 AGUSTUS 2025 | 18:39 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gelombang unjuk rasa yang berujung anarkisme di Jakarta dianggap bukan murni ekspresi spontan rakyat. Situasi tersebut dianggap bagian dari skenario besar yang digerakkan Geng Solo untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi merespons gelombang massa yang berujung ricuh di berbagai titik Jakarta maupun daerah lainnya.

"Ketika Prabowo jatuh, Gibran yang naik. Walaupun Prabowo didukung mayoritas koalisi di DPR, sebagian partai masih loyal ke Jokowi. Di lapangan, rakyat diprovokasi untuk anarkis," kata Muslim kepada RMOL di Jakarta, Jumat, 29 Agustus 2025.


Ia melihat, unjuk rasa besar-besaran beberapa hari terakhir berawal dari penolakan publik terhadap privilege dan tunjangan DPR. 

Namun, aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh. Puncaknya terjadi ketika seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis Brimob pada Kamis malam, 28 Agustus 2025.

"Insiden ini memicu gelombang kemarahan baru. Polisi langsung menyampaikan permintaan maaf, menahan awak kendaraan untuk diproses hukum, sementara Presiden Prabowo menyatakan belasungkawa dan memerintahkan investigasi terbuka," terang Muslim.

Bagi dia, peristiwa tragis tersebut bukan sekadar insiden lapangan, melainkan bagian dari koreografi politik yang dirancang untuk meruntuhkan citra Prabowo.

Muslim menilai, meski Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi sudah tidak menjabat, pengaruh jaringan Jokowi masih bekerja aktif di pemerintahan Prabowo.

Ia mencium adanya skenario yang sederhana namun berbahaya. Menurutnya, DPR memainkan isu sensitif melalui kebijakan tunjangan, aparat tampil represif hingga menimbulkan korban, lalu kemarahan publik diarahkan kepada Presiden Prabowo.

"Narasi yang lahir dari situasi itu bisa melemahkan legitimasi pemerintah, membuka ruang bagi suksesi kekuasaan lebih cepat dari yang seharusnya," pungkas Muslim.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya