Polisi Lebih Baik Bisiki Gibran Turun Ketimbang Halangi Demonstrasi

Prediksi pengamat politik Rocky Gerung bahwa akan terjadi unjuk rasa besar-besaran kini terbukti. Massa dari berbagai kalangan hari-hari ini masif menggeruduk DPR RI.

Ramalan Rocky tersebut sudah disampaikannya sejak peringatan HUT ke-5 Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Yogyakarta, Senin, 18 Agustus 2025.

Rocky menyatakan bahwa KAMI harus tetap mengkritisi Jokowi walaupun saat ini rezim pemerintahan telah berganti ke Prabowo Subianto. 

“Jokowi sudah turun tapi kejahatannya masih hidup itu soalnya. Jadi peran KAMI hari ini bukan lagi turunkan tapi penjarakan,” ujar Rocky seperti  dikutip ulang redaksi, Jumat, 29 Agustus 2025.

Akademisi yang akrab disapa RG itu mengingatkan, apabila dalam dua pekan ke depan tuntutan publik tidak dijawab, potensi ledakan sosial semakin besar. 

“Kalau itu tidak dijawab dalam 2 minggu depan maka saya bikin analisis bahwa ada sesuatu yang sedang bergejolak dia akan muncul dan tidak bisa lagi di diskusikan. Parlemen jalanan,” tegasnya.

Rocky juga menyoroti peran aparat keamanan dalam menyikapi gelombang demonstrasi. Ia menekankan pentingnya tidak menghalangi aspirasi rakyat. 

“Saya hanya minta bahwa kalau ada demonstrasi mahasiswa masyarakat sipil aparat jangan cegah itu. Aparat justru bilang aja kepada Wakil Presiden (Gibran Rakabuming Raka), bapak keadaan sudah berubah, Anda turun atau jadi Patih," jelas Rocky.

"Itu menyelesaikan banyak hal lebih efisien daripada minta proses DPR kirim ke Mahkamah Konstitusi balik ke MPR itu tukar tambahnya panjang,” sambungnya.

Analisis Rocky kini kejadian. Massa tidak hanya berdemo di depan gedung Parlemen Senayan, tapi juga kini menyasar Mako Brimob di Kwitang, Senen. 

Hal ini usai meninggalnya driver ojek online karena dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis malam, 28 Agustus 2025. 

Menurut mantan dosen ilmu filsafat Universitas Indonesia itu, solusi yang lebih konkret adalah menindak para pelaku yang dianggap merugikan rakyat. 

“Harus ada yang dipenjara,” pungkasnya.