Pelajar dan Gas Air Mata: Salah Siapa?

SETIAP kali jalanan dipenuhi massa demonstrasi, selalu ada sosok berseragam abu-abu ikut nyempil di antara mahasiswa. Ada yang bawa poster seadanya, ada yang teriak lantang, ada juga yang malah lempar batu. 

Begitu aparat mulai melepaskan gas air mata, mereka pula yang sering paling depan kena sembur. Pertanyaan klasik pun muncul, “ini salah siapa?”

Banyak orang buru-buru menuding bahwa pelajar cuma ikut-ikutan, rusuh karena penasaran, atau dimobilisasi kelompok tertentu. 

Tapi, kalau ditarik lebih jauh, kehadiran mereka bukan sekadar iseng. Pelajar punya energi besar, rasa ingin tahu tinggi, dan ini yang penting, mereka hidup di tengah situasi sosial yang bikin resah. 

Di sini, David Easton pernah bilang bahwa politik itu soal “distribusi nilai” dalam masyarakat. Nah, kalau nilai keadilan dan harapan nggak mereka dapat, jangan heran kalau energi mudanya tumpah ke jalan.

Kenapa kok kadang pelajar terlihat lebih beringas dibanding mahasiswa? Sederhana saja, pengalaman mereka di lapangan masih minim. Kalau mahasiswa biasanya sudah terbiasa dengan pola orasi, long march, sampai negosiasi dengan aparat.

Sedangkan pelajar cenderung bereaksi spontan. Di psikologi gerakan sosial, Charles Tilly menyebut hal ini sebagai repertoar aksi, repertoar pelajar lebih mentah, lebih meledak-ledak. Jadi bukan semata karena mereka “nakal”, tapi karena cara mereka berekspresi memang belum terasah.

Apakah ada yang memobilisasi? Bisa iya, bisa tidak. Dalam banyak kasus, pelajar saling mengajak lewat media sosial, grup WhatsApp, atau sekadar kabar dari kakak kelas. 

Ada juga momen ketika isu yang diangkat mahasiswa, misalnya soal kenaikan harga atau aturan sekolah, langsung nyambung ke keresahan pelajar. 

Di titik ini, teori framing dari Snow dan Benford bekerja yaitu kalau isu dibungkus dengan bahasa yang dekat dengan pengalaman sehari-hari, pelajar otomatis merasa punya alasan ikut turun.

Lalu, bagaimana sebaiknya pemerintah menyikapi? Represif jelas bukan solusi. Setiap kali gas air mata ditembakkan ke arah pelajar, publik justru bertanya, kenapa anak-anak yang mestinya ada di kelas malah berlari di jalan sambil batuk-batuk? 

Lebih bijak kalau pemerintah dan aparat membuka ruang dialog. Anggap saja demo pelajar ini sebagai alarm demokrasi bahwasanya ada keresahan yang tak tersampaikan lewat jalur biasa.

Kalau mau jujur, pelajar di jalanan itu bukan soal salah atau benar semata, tapi soal ruang. Mereka butuh ruang untuk didengar, dibimbing, dan diarahkan. 

Kalau ruang itu tertutup, jangan salahkan kalau jalanan jadi pilihan utama. Seperti kata Habermas, ruang publik itu penting supaya orang bisa menyampaikan suara tanpa takut dibungkam. 

Nah, ketika ruang publik formal terlalu sempit, pelajar menciptakan ruangnya sendiri mulai dari trotoar, jalan raya, sampai depan gedung DPR.

Jadi, siapa yang salah? Mungkin jawabannya bukan pelajar, bukan juga aparat semata. Yang salah adalah ketika negara gagal menyediakan ruang aman untuk warganya, termasuk mereka yang masih berseragam abu-abu, untuk bersuara.


Penulis adalah Direktur Jakarta Institut