Berita

Demo di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara ricuh pada Selasa, 26 Agustus 2025. (Foto: RMOLSumut)

Politik

Sikap LBH-YLBHI soal Brutalitas Penanganan Demo, Salah Satunya Copot Kapolda Sumut

JUMAT, 29 AGUSTUS 2025 | 03:54 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda Sumatera Utara dan menindak tegas anggota Polri yang melakukan penyiksaan terhadap massa aksi.

Permintaan disampaikan LBH dan YLBHI merespons penanganan aksi massa merespons sejumlah kebijakan yang tidak memberikan keadilan bagi rakyat yang salah satunya terjadi di Medan.

Dari data pemantauan di lapangan, LBH dan YLBHI menyorot brutalitas aparat terhadap massa aksi di Jakarta, Medan dan Pontianak, 25-28 Agustus 2025.


Di Jakarta massa aksi yang mayoritas anak di bawah umur diburu, diculik, dikeroyok, dan dibawa ke kantor polisi dan dihalang-halangi untuk mendapatkan pendampingan hukum.

Di Medan, Sumatera Utara, 44 massa aksi ditangkap. Massa aksi dipukul, diinjak pada bagian wajah, dan dipaksa membuka baju ketika dikumpulkan di kantor polisi. Massa aksi yang ditangkap juga dihalang-halangi untuk mendapatkan akses bantuan hukum.

Sementara di Pontianak, Kalimantan Barat, 15 massa aksi yang tiga di antaranya anak di bawah umur ditangkap secara paksa dengan kekerasan fisik dan dipaksa menjalani penggeledahan barang pribadi tanpa dasar hukum yang sah.

Dan saat rilis sikap ditulis, LBH dan YLBHI melihat aparat secara represif membubarkan massa aksi di depan gedung DPR dengan gas air mata dan water cannon, melakukan sweeping dan pencegahan para pelajar untuk bergabung dalam barisan.

"Mengecam keras praktik brutalitas aparat kepolisian maupun penghalang-halangan pelaksanaan hak rakyat dalam menyampaikan pendapat di muka umum," tulis rilis LBH dan YLBHI dikutip RMOL di Jakarta, Kamis 29 Agustus 2025. 

Mereka menyatakan bahwa mengemukakan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional setiap warga negara termasuk mereka yang masih belum dewasa. Tanpa memandang ras, suku, agama, hingga hati nurani keyakinan politik tertentu sekalipun, hak ini telah dijamin oleh hukum nasional maupun internasional.

Oleh karenanya LBH dan YLBHI mendesak Presiden Prabowo Subianto dan DPR untuk tidak terus membiarkan praktik brutalitas aparat kepolisian dalam merespon demonstrasi warga.

Menurut mereka, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dan penegakan hukum terhadap praktik kekerasan dan pelanggaran HAM oleh institusi kepolisian serta penyimpangan peran kepolisian sebagai alat kekuasaan dan pemodal.

"Mendorong penguatan kontrol terhadap kewenangan kepolisian, transparansi dan akuntabilitas serta memperkuat check and balances dalam sistem penegakan hukum Pidana terpadu melalui revisi KUHAP," demikian rilis itu.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya