Berita

Eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) A.M. Hendropriyono di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025 (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Hendropriyono Sentil Isu Pemakzulan Gibran, Bisa Ganggu Kerja Pemerintah

KAMIS, 28 AGUSTUS 2025 | 20:57 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) melayangkan surat terbaru kepada DPR, MPR, dan DPD. 
Namun, eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) A.M. Hendropriyono mengingatkan agar wacana tersebut tidak menimbulkan kegaduhan politik yang justru bisa merugikan bangsa.

“Itulah saya bilang. Kenapa mesti ribut terus-terusan. Kalau mau punya begitu-begitu emangnya nggak bisa kalau kita diam-diam saja kita kerja. Yang penting berhasil kalau memang mau punya tujuan sesuatu,” kata Hendropriyono usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025.

Menurutnya, perdebatan terbuka terkait usulan pemakzulan bisa berimplikasi pada stabilitas pemerintahan. 

Menurutnya, perdebatan terbuka terkait usulan pemakzulan bisa berimplikasi pada stabilitas pemerintahan. 

“Kalau ribut-ribut begitu jadinya pemerintah kita itu nanti saya takut terbawa. Karena pemerintah harus tanggung jawab kalau sampai salah. Yang usul-usul ini tanggung jawabnya apa? Kalau negeri hancur emang dia bilang ‘Saya nggak ngomong begitu’, padahal begitu kan,” tegasnya.

FPP TNI kembali melayangkan surat dengan Nomor: 005/FPP-TNI/VIII/2025 tertanggal 19 Agustus 2025, yang ditandatangani empat tokoh purnawirawan TNI: Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Surat tersebut sudah diserahkan ke Sekretariat DPR-MPR pada 27 Agustus 2025 dan juga ditembuskan ke Presiden Prabowo Subianto serta para mantan wakil presiden, yakni Try Sutrisno, Jusuf Kalla, Boediono, dan KH Ma’ruf Amin.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya