Satu konten disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) bisa melahirkan sejuta kebencian. Contohnya, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal guru beban negara yang viral dan ternyata adalah buatan sistem AI.
Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Wibawa Satria, setelah memperhatikan masifnya peredaran DFK di media sosial.
Contoh lain dari konten yang berisi disinformasi, kata Hariqo, di jagat maya juga banyak beredar video deepfake alias palsu Presiden Prabowo Subianto menawarkan bantuan langsung kepada masyarakat.
"Satu peluru hanya bisa membunuh satu tubuh, tapi satu disinformasi dapat ‘membunuh’ persaudaraan, kepercayaan, bahkan masa depan sebuah bangsa," kata Hariqo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 28 Agustus 2025.
Sampai saat ini, pemerintah terus berupaya menekan penyebaran DFK. Sejak dilantik, Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).
Aturan ini dibuat untuk melindungi anak dari bahaya negatif dari konten negatif di
ranah digital.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga meminta pengelola platform media sosial untuk ikut melindungi masyarakat dari informasi DFK.
Sementara masyarakat, diminta untuk bersama-sama melakukan verifikasi terhadap berbagai informasi yang beredar, utamanya di media sosial.
Kepala PCO Hasan Nasbi pada sisi lain, mengapresiasi media-media arus utama yang sudah memiliki kanal cek fakta.
Menurut Hasan, semakin banyak media yang memperkenalkan cek fakta, maka semakin mudah menghalau isu atau konten DFK di masyarakat.
"Kita apresiasi media yang punya kanal cek fakta. Karena kalau satu atau dua pihak saja, tak cukup untuk menangkal konten DFK," demikian Hasan.
