Rakyat Hanya Butuh Empati dari Anggota DPR

Aksi sejumlah anggota DPR RI yang berjoget saat sidang tahunan usai diumumkan kenaikan tunjangan wajar menuai reaksi negatif publik. 

Menurut analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat, peristiwa itu langsung memunculkan dua kubu yaitu kubu rakyat dan kubu DPR.

“Boleh aja anggota dewan joget-joget, tapi di sisi lain saya juga memahami kenapa kemudian rakyat langsung merespon negatif joget-joget itu. Karena dianggapnya anggota dewan ini tidak berempati dengan situasi mereka yang saat ini sedang susah,” katanya lewat kanal YouTube, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025.

Ia menyinggung bahwa 10 tahun pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengajarkan "romantisme” kepada masyarakat. Di mana rakyat mendapatkan bansos atau BLT ketika sedang kesusahan.

Namun, situasi kini berbeda. Presiden Prabowo Subianto memilih melakukan efisiensi dan sesungguhnya rakyat mendukung hal tersebut. 

Sayangnya, di saat yang bersamaan anggota dewan justru mendapat kenaikan tunjangan. Sehingga membuat rakyat geram dan turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa.

"Rakyat menganggap elite politik ekonomi berkolaborasi membuat kebijakan yang menguntungkan segelintir pihak tetapi membebani rakyat. Contoh yang paling mudah ini tentang tunjangan yang diterima oleh anggota DPR," jelasnya.

Maka dari itu, Founder Lembaga Survei Kedai KOPI tersebut menekankan, hal terpenting yang dibutuhkan masyarakat adalah rasa empati dari para penguasa. 

"Misal kalau macet, ya bareng-bareng. Tidak perlu pejabat merasa kalau macet harus duluan,” Jadi kalau bisa bikin meeting jangan di tempat yang berjauhan, deket-deket aja dan jangan di jam macet. Kalaupun di jam macet ya berangkat lebih awal," pungkas Hensat.