Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Bonnie Triyana (Foto: Dokumen Pribadi)
Penurunan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI beberapa waktu lalu, menjadi fokus perhatian anggota DPR RI Fraksi PDIP, Bonnie Triyana.
Legislator PDIP itu menilai pengurangan alokasi anggaran tersebut semakin menurunkan daya literasi nasional hingga menghambat sertifikasi pustakawan, pelayanan publik, hingga upaya pelestarian naskah kuno Nusantara.
“Satu kata, prihatin. Kalau cuma dapat Rp377 miliar, dengan sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dan operasional, paling sisa nggak sampai Rp72 miliar. Sementara beban pekerjaannya cukup serius,” ujar Bonnie kepada wartawan di Jakarta, Kamis 28 Agustus 2025.
Menurutnya, keterbatasan anggaran akan berdampak pada tidak tersertifikasinya lebih dari seribu tenaga profesional pustakawan. Padahal, sertifikasi merupakan syarat penting dalam merawat khazanah kekayaan intelektual bangsa, termasuk buku, naskah kuno, dan koleksi langka.
Bonnie juga menyoroti ketiadaan alokasi dana untuk Perpustakaan Bung Karno dan Bung Hatta.
“Mestinya bisa melayani 1.600 orang untuk Perpustakaan Bung Karno dan 1.000 orang untuk Perpustakaan Bung Hatta, tapi ternyata nggak bisa karena nggak ada anggarannya,” tegasnya.
Legislator dari dapil Banten I ini mengaitkan kondisi ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai wajib belajar gratis 13 tahun. Menurut Bonnie, pendidikan gratis seharusnya berjalan paralel dengan penyediaan bahan bacaan yang memadai.
“Bagaimana ini wajib belajar tetapi kalau kita lihat perpustakaannya seperti ini,” kata Anggota Komisi X DPR RI ini.
Dalam kunjungannya ke daerah pemilihan, Bonnie menemukan perpustakaan dengan kondisi memprihatinkan. Koleksi buku disimpan di ruangan tanpa pengaturan suhu dan jarang dilakukan fumigasi.
“Sudah pasti dalam beberapa tahun itu rusak. Arsip pun banyak yang hilang atau hancur karena kurang terawat,” ujar Bonnie.
Lebih jauh, ia menilai keterbatasan anggaran mengganggu pelayanan publik sekaligus menghentikan produksi pengetahuan. Program alih bahasa naskah kuno Nusantara, penyediaan bahan literasi berbasis koleksi langka, hingga kajian pustaka terancam tidak terlaksana.
“Kalau idealnya sih mungkin Perpustakaan Nasional Rp1 triliun. Tetapi kalau setiap tahun makin turun, dari Rp700 miliar jadi Rp300 miliar, nanti turun lagi, ya ganti saja bukunya jadi digital, pakai HP saja. Perpustakaannya ditutup dulu sementara,” sindir Bonnie.
Bonnie menegaskan bahwa tren penurunan anggaran mencerminkan kurangnya keseriusan pemerintah dalam meningkatkan literasi.
“Politik yang berpihak itu kan tercermin lewat politik penganggaran. Ketika makin turun trennya maka ini enggak serius untuk urusan perpustakaan,” pungkasnya.
