DPR Wajib Dikritik Tapi Tidak Perlu Dibubarkan

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai desakan untuk membubarkan DPR yang ramai di media sosial belakangan ini muncul karena kekecewaan publik terhadap sikap dan kinerja wakil rakyat.

“Di satu sisi banyak masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan tapi pada saat bersamaan rakyat disuguhkan bagaimana misalnya tunjangan yang didapatkan oleh DPR berlipat ganda,” ujar Adi lewat kanal YouTube miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025.

Ia juga menyoroti sikap DPR yang dinilai kerap acuh terhadap aspirasi publik. Banyak kritik dan masukan yang berkembang di masyarakat itu tidak pernah diperjuangkan secara signifikan oleh DPR. 

"Termasuk perilaku DPR yang sekalipun banyak dikritik tapi respon DPR menghadapi kritik itu terkesan menentang publik,” katanya.

Namun demikian, analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menegaskan tidak sepakat dengan wacana pembubaran DPR. 

“Saya sepakat bahwa dalam konteks DPR harus dikritik. Tapi saya tidak bersepakat bahwa kalau kemudian secara kelembagaan DPR dibubarkan,” ucapnya.

Menurut Adi, keberadaan DPR penting dalam menjaga prinsip trias politika. Secara kelembagaan, kehadiran DPR sebagai upaya untuk membatasi eksekutif, dalam hal ini presiden, supaya kekuatan yang dimiliki tidak sewenang-wenang dan terjadi abuse of power.

Ia mengingatkan agar kritik tetap diarahkan pada kinerja dan target legislasi DPR yang dinilai belum sesuai harapan. Namun untuk wacana pembubaran DPR hal itu sangat berisiko.

"Karena membubarkan kedewanan secara kelembagaan ini sama halnya kita akan membiarkan penguasa tanpa kontrol, dia punya intensi untuk menjadi pemimpin seumur hidup tanpa ada proses pemberhentian secara regulatif,” pungkas Adi.