Berita

Presiden Buruh Said Iqbal (tengah baku oranye) (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Presiden Partai Buruh Sebut Kemnaker Gudangnya Korupsi

KAMIS, 28 AGUSTUS 2025 | 12:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyesalkan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan menyeret Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka. 

“Kita ingin kasus Noel ini tidak terulang,” tegas Said Iqbal di sela-sela aksi unjuk rasa buruh yang digelar hari ini, Kamis 28 Agustus 2025 di Gedung DPR

Berkaca kasus Noel, Said Iqbal pun menegaskan bahwa Kemnaker terbukti menjadi lumbung korupsi. Sebab, banyak praktik culas yang terjadi di kementerian yang dinakhodai Yassierli. 


“Itu Kemnaker gudangnya korupsi. Izin Agent Outsourcing itu potensi korupsi. Izin TKA potensi korupsi. Izin sertifikasi K3 potensi korupsi. Banyak perizinan di Kemenaker itu ada kaitan berkelindan dengan perusahaan. Itu gudangnya korupsi. Maka harus ada pembuktian terbalik. Harus ada perampasan aset,” tegasnya. 

Ia pun merujuk pada salah satu dari enam tuntutan dalam aksi unjuk rasa buruh hari ini, yaitu mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi. 

Pantauan RMOL, hingga pukul 12.30 demo buruh terlihat kondusif. Aparat berjaga-jaga di setiap titik. 

Para buruh membentangkan spanduk dan pamflet-pamflet protes yang dipasang di pintu gerbang DPR. 

Tuntutan buruh dalam demo kali ini adalah; 

Pertama, hapus outsourching dan tolak upah murah (HOSTUM). Buruh meminta Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.

Kedua, setop PHK dan bentuk Satgas PHK. 

Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus menaikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

Keempat, sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw. 

Kelima, sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi. 

Keenam, revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya