Kapolda Metro Pastikan Personel Pengamanan Demo Tidak Bawa Senpi

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri memastikan tidak ada personel yang membawa senjata api maupun melakukan tindakan agresif saat mengamankan aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini, Kamis, 28 Agustus 2025.

“Tidak ada yang membawa senjata api, tidak ada penembakan. Jangan bersikap agresif atau emosional. Keselamatan masyarakat dan anggota adalah prioritas, kita kedepankan sikap humanis,” tambah Irjen Asep dalam keterangan resmi. 

Sebaliknya, seluruh personel agar mengedepankan sikap humanis dan terukur dalam bertugas serta mengingatkan agar anggota tidak bergerak sendiri, tetap kompak, dan selalu berkoordinasi dengan komandan lapangan.

“Kendalikan diri kita, sabar dan terukur. Jangan mudah terprovokasi, jangan ada pelanggaran aturan. Semua bergerak satu komando,” kata Irjen Asep.

Menurutnya, bila ditemukan barang terlarang seperti bom molotov atau senjata tajam, agar segera diamankan sesuai prosedur tanpa bertindak sendiri.

“Tindakan represif hanya dilakukan oleh tim Reskrim terhadap massa yang bertindak anarkis. Penggunaan gas air mata pun hanya boleh dilakukan atas perintah langsung Kapolda,” tegasnya.

Selain itu, Asep memastikan personel TNI-Polri juga disiagakan di sekitar Gedung DPR/MPR dan sejumlah titik perbatasan seperti stasiun untuk mengantisipasi gangguan keamanan.

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan dalam mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh yang rencananya digelar di depan Gedung DPR-MPR, Jakarta Pusat.

“Itu terdiri dari 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub, serta 632 personel Polres jajaran,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.

Selain menyiagakan personel, polisi juga sudah menyiapkan langkah-langkah rekayasa lalu lintas.

“Rekayasa arus lalu lintas sifatnya situasional. Jika massa yang hadir cukup banyak dan menggunakan ruas jalan depan DPR, maka arus lalu lintas akan dialihkan. Namun bila masih memungkinkan berbagi jalan dengan masyarakat lain, maka tidak dilakukan pengalihan,” tuturnya.