Berita

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf. (Foto: NU Online)

Politik

Gus Yahya Minta Maaf Undang Akademisi Pro Zionis

KAMIS, 28 AGUSTUS 2025 | 09:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan permohonan maaf terkait polemik kedatangan Akademisi Pro Zionis Israel, Peter Berkowitz. 

Sosok yang akrab disapa Gus Yahya itu mengaku khilaf dan tidak cermat dalam memeriksa rekam jejak Peter Berkowitz saat diundang menjadi pemateri dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) di Jakarta pada Jumat, 15 Agustus 2025 lalu.

"Saya mohon maaf atas kekhilafan dalam mengundang Peter Berkowitz tanpa memperhatikan latar belakang zionisnya. Hal ini terjadi semata-mata karena kekurangcermatan saya dalam melakukan seleksi dan mengundang narasumber,” ujar Gus Yahya, lewat keterangan resminya di Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025.


Gus Yahya menegaskan bahwa hingga sekarang sikap dirinya dan PBNU terkait masalah Palestina tidak pernah berubah. Sejak dulu NU konsisten menyuarakan hak Palestina untuk memiliki negara merdeka dan berdaulat. 

Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Thalibin di Rembang, Jawa Tengah itu mengecam keras tindakan brutal yang dilakukan pemerintah Israel di Gaza. Ia menyebut agresi militer Israel sebagai tindakan genocidal yang harus segera dihentikan oleh komunitas internasional. 

"Saya dan PBNU mengutuk tindakan-tindakan genocidal yang brutal yang dilakukan oleh pemerintah Israel di Gaza," tegas Gus Yahya.

Sebelumnya, nama Peter Berkowitz menjadi sorotan setelah pihak Rektorat Universitas Indonesia (UI) mengundangnya sebagai narasumber dalam acara Pengenalan Sistem Akademik Universitas (PSAU) Program Pascasarjana UI pada Sabtu lalu, 23 Agustus 2025.

Kehadiran Berkowitz di Balairung UI menuai kritik tajam lantaran akademisi itu dikenal sebagai figur akademik yang kerap membela Israel, dan bersuara lantang menentang dukungan terhadap Palestina. 

Dia pernah menulis buku berjudul Israel and the Struggle over the International Laws of War (2012). Buku ini diterbitkan oleh Hoover Institution Press. Isinya, membela Israel terhadap berbagai kritik hukum internasional—seperti Goldstone Report dan insiden flotila Gaza. 

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya