Berita

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf. (Foto: NU Online)

Politik

Gus Yahya Minta Maaf Undang Akademisi Pro Zionis

KAMIS, 28 AGUSTUS 2025 | 09:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan permohonan maaf terkait polemik kedatangan Akademisi Pro Zionis Israel, Peter Berkowitz. 

Sosok yang akrab disapa Gus Yahya itu mengaku khilaf dan tidak cermat dalam memeriksa rekam jejak Peter Berkowitz saat diundang menjadi pemateri dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) di Jakarta pada Jumat, 15 Agustus 2025 lalu.

"Saya mohon maaf atas kekhilafan dalam mengundang Peter Berkowitz tanpa memperhatikan latar belakang zionisnya. Hal ini terjadi semata-mata karena kekurangcermatan saya dalam melakukan seleksi dan mengundang narasumber,” ujar Gus Yahya, lewat keterangan resminya di Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025.


Gus Yahya menegaskan bahwa hingga sekarang sikap dirinya dan PBNU terkait masalah Palestina tidak pernah berubah. Sejak dulu NU konsisten menyuarakan hak Palestina untuk memiliki negara merdeka dan berdaulat. 

Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Thalibin di Rembang, Jawa Tengah itu mengecam keras tindakan brutal yang dilakukan pemerintah Israel di Gaza. Ia menyebut agresi militer Israel sebagai tindakan genocidal yang harus segera dihentikan oleh komunitas internasional. 

"Saya dan PBNU mengutuk tindakan-tindakan genocidal yang brutal yang dilakukan oleh pemerintah Israel di Gaza," tegas Gus Yahya.

Sebelumnya, nama Peter Berkowitz menjadi sorotan setelah pihak Rektorat Universitas Indonesia (UI) mengundangnya sebagai narasumber dalam acara Pengenalan Sistem Akademik Universitas (PSAU) Program Pascasarjana UI pada Sabtu lalu, 23 Agustus 2025.

Kehadiran Berkowitz di Balairung UI menuai kritik tajam lantaran akademisi itu dikenal sebagai figur akademik yang kerap membela Israel, dan bersuara lantang menentang dukungan terhadap Palestina. 

Dia pernah menulis buku berjudul Israel and the Struggle over the International Laws of War (2012). Buku ini diterbitkan oleh Hoover Institution Press. Isinya, membela Israel terhadap berbagai kritik hukum internasional—seperti Goldstone Report dan insiden flotila Gaza. 

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya