Berita

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf. (Foto: NU Online)

Politik

Gus Yahya Minta Maaf Undang Akademisi Pro Zionis

KAMIS, 28 AGUSTUS 2025 | 09:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan permohonan maaf terkait polemik kedatangan Akademisi Pro Zionis Israel, Peter Berkowitz. 

Sosok yang akrab disapa Gus Yahya itu mengaku khilaf dan tidak cermat dalam memeriksa rekam jejak Peter Berkowitz saat diundang menjadi pemateri dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) di Jakarta pada Jumat, 15 Agustus 2025 lalu.

"Saya mohon maaf atas kekhilafan dalam mengundang Peter Berkowitz tanpa memperhatikan latar belakang zionisnya. Hal ini terjadi semata-mata karena kekurangcermatan saya dalam melakukan seleksi dan mengundang narasumber,” ujar Gus Yahya, lewat keterangan resminya di Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025.


Gus Yahya menegaskan bahwa hingga sekarang sikap dirinya dan PBNU terkait masalah Palestina tidak pernah berubah. Sejak dulu NU konsisten menyuarakan hak Palestina untuk memiliki negara merdeka dan berdaulat. 

Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Thalibin di Rembang, Jawa Tengah itu mengecam keras tindakan brutal yang dilakukan pemerintah Israel di Gaza. Ia menyebut agresi militer Israel sebagai tindakan genocidal yang harus segera dihentikan oleh komunitas internasional. 

"Saya dan PBNU mengutuk tindakan-tindakan genocidal yang brutal yang dilakukan oleh pemerintah Israel di Gaza," tegas Gus Yahya.

Sebelumnya, nama Peter Berkowitz menjadi sorotan setelah pihak Rektorat Universitas Indonesia (UI) mengundangnya sebagai narasumber dalam acara Pengenalan Sistem Akademik Universitas (PSAU) Program Pascasarjana UI pada Sabtu lalu, 23 Agustus 2025.

Kehadiran Berkowitz di Balairung UI menuai kritik tajam lantaran akademisi itu dikenal sebagai figur akademik yang kerap membela Israel, dan bersuara lantang menentang dukungan terhadap Palestina. 

Dia pernah menulis buku berjudul Israel and the Struggle over the International Laws of War (2012). Buku ini diterbitkan oleh Hoover Institution Press. Isinya, membela Israel terhadap berbagai kritik hukum internasional—seperti Goldstone Report dan insiden flotila Gaza. 

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya