Berita

Presiden Prabowo Subianto menjamu jajaran petinggi Partai Golkar di Istana Negara, Jakarta, Rabu 27 Agustus 2025. (Foto: Instagram sufmi_dasco)

Politik

Bahlil Sowan ke Prabowo Khawatir Dilengserkan dari Golkar-1

KAMIS, 28 AGUSTUS 2025 | 05:57 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana. Lantas apa sebetulnya kebutuhan yang melandasi Bahlil?

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto menduga Bahlil meminta perlindungan di balik makin menguatnya isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Dia menyebut Bahlil butuh kepastian agar dirinya tetap menjadi ketua umum.

"Melaporkan situasi kekinian Partai Golkar karena isu pergantian ketua umum yang dipegang Bahlil mulai digoyang oleh internal. Tentunya Bahlil butuh arahan dan petunjuk dari PS (Prabowo Subianto)," kata Hari melalui pesan elektronik yang diterima RMOL di Jakarta, Kamis 24 Agustus 2025.


Bahlil dalam hemat Hari, sudah pasti membutuhkan arahan apalagi disebut-sebut kandidat pengganti dirinya sebagai ketua umum Partai Golkar adalah Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Dua nama ini sangat mengenal baik PS (Prabowo Subianto) dan Bahlil tentunya khawatir kursi ketua umumnya digoyang," imbuh dia.

Kemudian Hari juga menyebut pertemuan Bahlil dengan Prabowo bisa saja membicarakan upaya menindak bisnis tambang ilegal meski kemungkinannya kecil karena Bahli datang membawa jajaran pengurus DPP Partai Golkar dengan berseragam jas partai.

Sebab pertemuan berlangsung setelah Prabowo menggelar rapat bersama Kapolri, Jaksa Agung dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus).

"Bahlil dengan posisinya sebagai Menteri ESDM harus selaras dengan agenda PS saat menyampaikan pidato tahunan di gedung parlemen terkait tambang ilegal yang mendapat beking jenderal baik dari institusi TNI maupun Polri, termasuk para purnawirawan jenderal," kata Hari.

"Tentunya Bahlil mengetahui data tambang-tambang yang dimaksud PS, apalagi potensi kerugian negara dari 1.063 tambang ilegal minimal mencapai Rp300 triliun. Dan PS mencoba mengkonfirmasi dan mengkroscek data antara Kepala Bapissus dan Menteri ESDM agar agenda penertiban tambang segera berjalan," tambahnya.

Bahlil menemui Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025. Bahlil datang bersama lebih dari belasan pengurus DPP Partai Golkar. 

Pertemuan berlangsung hampir satu jam. Prabowo terlihat didampingi Ketua Harian Partai Gerindra Ahmad Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi dan Menseskab Teddy Indra Wijaya. 

"Saya pikir ini diskusi yang sangat produktif, karena tidak hanya bicara tentang saat ini, tapi juga bagaimana koalisi ke depan bisa berjalan lebih baik dan produktif," kata Bahlil membocorkan isi pertemuan.





Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya