Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan tidak boleh menunda-nunda lagi mengeksekusi terpidana Silfester Matutina setelah permohonan permohonan peninjauan kembali (PK)-nya digugurkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 27 Agustus 2025.
Demikian dikatakan peneliti media dan politik Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Kamis 28 Agustus 2025.
"Hari ini PN Jaksel gugurkan PK Silfester. Kejaksaan tunggu apa lagi untuk eksekusi penjahat ini?" tulis Buni Yani.
Diketahui, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggugurkan permohonan Peninjauan Kembali (PK), Silfester Matutina, terpidana kasus penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Dengan demikian, kami nyatakan pemeriksaan ini selesai dan gugur," kata Hakim Ketua I Ketut Darpawan dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu 27 Agustus 2025.
Hakim menyatakan surat pernyataan dari rumah sakit terkait Silfester yang masih dirawat tak bisa diterima. Sejumlah pertanyaan menurut hakim tak bisa terjawab dalam keterangan surat tersebut.
"Karena apa, pertama sakitnya enggak jelas, tidak ada keterangan sakit apa, tidak seperti surat yang pertama. Kedua, dokternya juga tidak jelas. Ada paraf tandatangan, tapi nama dokternya tidak jelas," kata Hakim.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, majelis hakim menyatakan Silfester Matutina terbukti bersalah melakukan tindak pidana fitnah kepada Jusuf Kala.
Silfester kemudian dijatuhi vonis 1 tahun penjara, vonis itu di bacakan pada 30 Juli 2018. Putusan itu kemudian dikuatkan di tingkat banding yang dibacakan pada 29 Oktober 2018.
Di tingkat kasasi, majelis hakim memperberat vonis Silfester Matutina menjadi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.
“Dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00,” bunyi putusan yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Andi Samsan Nganro pada Senin, 16 September 2019.
