Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Tiga Ancaman Krisis Jika Harga Beras Melonjak

KAMIS, 28 AGUSTUS 2025 | 01:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tercatat ada tiga ancaman krisis yang bakal terjadi jika pemerintah nekat menaikkan harga beras di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit saat ini.

Demikian dikatakan Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 27 Agustus 2025.

Menurut Firman, pertama akan terjadi krisis ekonomi yang memicu inflasi, melemahkan daya beli dan memperburuk ekonomi. 


“Kedua, krisis politik akibat kenaikan harga pokok pangan dapat menimbulkan protes, demonstrasi dan potensi ketidakpuasan publik terhadap pemerintah,” kata Firman.

Ketiga, lanjut Firman, krisis kepercayaan pada kasus kenaikan harga pangan bisa menggerus kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan lembaga ekonomi.

Lebih lanjut Firman mencontohkan negara, seperti Haiti, Venezuela, Somalia, Suriah, Tunisia hingga Mesir yang bergejolak akibat krisis ekonomi-politik yang berujung kepada perubahan rezim.

"Sejarah dunia menunjukkan, krisis pangan bisa memicu domino runtuhnya pemerintahan. Karena itu harga pangan harus dijaga," demikian Firman.

Harga eceran tertinggi (HET) beras jenis medium resmi naik menjadi Rp 13.500/kilogram (kg). Kenaikan itu tertuang dari Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

Dalam Kepbadan No 299/2025 itu, Bapanas menaikkan harga beras medium di semua daerah. Kenaikannya mulai dari Rp 900/kg sampai Rp 2.000/kg.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya