Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Tiga Ancaman Krisis Jika Harga Beras Melonjak

KAMIS, 28 AGUSTUS 2025 | 01:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tercatat ada tiga ancaman krisis yang bakal terjadi jika pemerintah nekat menaikkan harga beras di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit saat ini.

Demikian dikatakan Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 27 Agustus 2025.

Menurut Firman, pertama akan terjadi krisis ekonomi yang memicu inflasi, melemahkan daya beli dan memperburuk ekonomi. 


“Kedua, krisis politik akibat kenaikan harga pokok pangan dapat menimbulkan protes, demonstrasi dan potensi ketidakpuasan publik terhadap pemerintah,” kata Firman.

Ketiga, lanjut Firman, krisis kepercayaan pada kasus kenaikan harga pangan bisa menggerus kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan lembaga ekonomi.

Lebih lanjut Firman mencontohkan negara, seperti Haiti, Venezuela, Somalia, Suriah, Tunisia hingga Mesir yang bergejolak akibat krisis ekonomi-politik yang berujung kepada perubahan rezim.

"Sejarah dunia menunjukkan, krisis pangan bisa memicu domino runtuhnya pemerintahan. Karena itu harga pangan harus dijaga," demikian Firman.

Harga eceran tertinggi (HET) beras jenis medium resmi naik menjadi Rp 13.500/kilogram (kg). Kenaikan itu tertuang dari Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

Dalam Kepbadan No 299/2025 itu, Bapanas menaikkan harga beras medium di semua daerah. Kenaikannya mulai dari Rp 900/kg sampai Rp 2.000/kg.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya