Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Firman Soebagyo:

Kenaikan Harga Beras Bisa Ganggu Stabilitas Pemerintahan Prabowo

KAMIS, 28 AGUSTUS 2025 | 00:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diingatkan berhati-hati dalam mengendalikan harga beras yang mulai merangkak naik akhir-akhir ini. Seperti harga beras medium naik menjadi Rp 13.000/kg.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengatakan, kenaikan pangan pokok, seperti beras berpotensi menimbulkan krisis multidimensi yang dapat mengancam stabilitas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

"Beras adalah kebutuhan pokok masyarakat, jika harga naik dampaknya bisa menjalar kepada krisis ekonomi, politik hingga krisis kepercayaan, Pemerintah harus waspada," kata Firman di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 27 Agustus 2025.


Firman mengatakan, untuk meredam risiko kenaikan harga pangan, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) harus segera mengambil langkah strategis dengan cara menyalurkan subsidi langsung kepada masyarakat miskin agar tetap membeli kebutuhan pokok.

“Memperketat pengawasan harga di pasar guna mencegah praktik monopoli dan permainan harga dan meningkatkan produksi beras dalam negeri agar tidak bergantung pada impor,” kata Firman.

Kenaikan harga beras, kata Firman, tidak hanya menekan daya beli masyarakat tetapi bisa memicu gelombang protes publik. 

Pengalaman Indonesia pada krisis 1997-1998 menjadi contoh nyata bagaimana kenaikan harga pangan berujung pada krisis ekonomi dan politik yang mengguncang Pemerintahan saat itu.

"Ini bukan sekedar persoalan harga di pasar, tapi menyangkut stabilitas nasional. Jangan sampai Pemerintah mengulang masa lalu," demikian Firman.



Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya