Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Firman Soebagyo:

Kenaikan Harga Beras Bisa Ganggu Stabilitas Pemerintahan Prabowo

KAMIS, 28 AGUSTUS 2025 | 00:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diingatkan berhati-hati dalam mengendalikan harga beras yang mulai merangkak naik akhir-akhir ini. Seperti harga beras medium naik menjadi Rp 13.000/kg.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengatakan, kenaikan pangan pokok, seperti beras berpotensi menimbulkan krisis multidimensi yang dapat mengancam stabilitas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

"Beras adalah kebutuhan pokok masyarakat, jika harga naik dampaknya bisa menjalar kepada krisis ekonomi, politik hingga krisis kepercayaan, Pemerintah harus waspada," kata Firman di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 27 Agustus 2025.


Firman mengatakan, untuk meredam risiko kenaikan harga pangan, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) harus segera mengambil langkah strategis dengan cara menyalurkan subsidi langsung kepada masyarakat miskin agar tetap membeli kebutuhan pokok.

“Memperketat pengawasan harga di pasar guna mencegah praktik monopoli dan permainan harga dan meningkatkan produksi beras dalam negeri agar tidak bergantung pada impor,” kata Firman.

Kenaikan harga beras, kata Firman, tidak hanya menekan daya beli masyarakat tetapi bisa memicu gelombang protes publik. 

Pengalaman Indonesia pada krisis 1997-1998 menjadi contoh nyata bagaimana kenaikan harga pangan berujung pada krisis ekonomi dan politik yang mengguncang Pemerintahan saat itu.

"Ini bukan sekedar persoalan harga di pasar, tapi menyangkut stabilitas nasional. Jangan sampai Pemerintah mengulang masa lalu," demikian Firman.



Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya