Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Firman Soebagyo:

Kenaikan Harga Beras Bisa Ganggu Stabilitas Pemerintahan Prabowo

KAMIS, 28 AGUSTUS 2025 | 00:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diingatkan berhati-hati dalam mengendalikan harga beras yang mulai merangkak naik akhir-akhir ini. Seperti harga beras medium naik menjadi Rp 13.000/kg.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengatakan, kenaikan pangan pokok, seperti beras berpotensi menimbulkan krisis multidimensi yang dapat mengancam stabilitas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

"Beras adalah kebutuhan pokok masyarakat, jika harga naik dampaknya bisa menjalar kepada krisis ekonomi, politik hingga krisis kepercayaan, Pemerintah harus waspada," kata Firman di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 27 Agustus 2025.


Firman mengatakan, untuk meredam risiko kenaikan harga pangan, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) harus segera mengambil langkah strategis dengan cara menyalurkan subsidi langsung kepada masyarakat miskin agar tetap membeli kebutuhan pokok.

“Memperketat pengawasan harga di pasar guna mencegah praktik monopoli dan permainan harga dan meningkatkan produksi beras dalam negeri agar tidak bergantung pada impor,” kata Firman.

Kenaikan harga beras, kata Firman, tidak hanya menekan daya beli masyarakat tetapi bisa memicu gelombang protes publik. 

Pengalaman Indonesia pada krisis 1997-1998 menjadi contoh nyata bagaimana kenaikan harga pangan berujung pada krisis ekonomi dan politik yang mengguncang Pemerintahan saat itu.

"Ini bukan sekedar persoalan harga di pasar, tapi menyangkut stabilitas nasional. Jangan sampai Pemerintah mengulang masa lalu," demikian Firman.



Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya