Kementerian Haji dan Umrah Harapan Baru Umat Islam Indonesia

Langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Haji dan Umrah dianggap sebagai kebijakan bersejarah dan berpotensi memperkuat kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah bagi umat Islam Indonesia.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Prabowo dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal, efisien, dan berintegritas," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.

Keberadaan kementerian khusus tersebut, menurut dia akan menghadirkan tata kelola penyelenggaraan ibadah yang lebih profesional, transparan, akuntabel, serta menjauhkan dari praktik korupsi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.

"Hal ini menjadi harapan baru bagi jutaan umat Islam Indonesia yang setiap tahun menunaikan ibadah haji maupun umrah,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia berharap kementerian baru ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis keberangkatan jamaah, tetapi juga memperkuat edukasi, bimbingan, serta inovasi layanan berbasis digital agar jamaah haji dan umrah lebih siap secara fisik, mental, maupun spiritual.

Selain itu, penguatan kerja sama diplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi juga dinilai penting untuk meningkatkan kuota dan memperluas akses fasilitas bagi jamaah Indonesia.

PP GPA menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program pemerintah, sekaligus memberikan masukan konstruktif dalam memperkuat pelayanan publik. 

Sambung Amin, semangat reformasi birokrasi yang ditunjukkan Presiden melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

“Kami meyakini, jika tata kelola haji dan umrah dibenahi secara menyeluruh, hal ini akan menjadi model bagi sektor lain. yang membutuhkan manajemen modern, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” pungkas dia.