ENAM bulan usia bayi bernama Danantara sudah bikin gaduh. Bukannya menyekolahkan uang untuk diputar jadi laba malah menyekolahkan 36 direksi BUMN ke Swiss. Katanya supaya jadi pemimpin kelas dunia. Pertanyaan sederhana: siapa yang bayar tiket, hotel, dan biaya kursus mewah itu? Apakah fungsi SWF memang melatih orang, atau mengelola modal rakyat?
Belum sempat publik menelan pil pahit muncul lagi wacana Patriot Bonds Rp50 triliun. Konsepnya terbitkan surat utang, iming-iming kupon rendah, lalu ajak konglomerat domestik beli dengan bumbu kata 'patriotisme'. Tapi secara substansi tetap saja utang, bukan investasi.
Di dunia SWF logika begini malah dibaca terbalik. SWF seharusnya jadi pemberi modal, bukan pencari utang.
Mari bandingkan dengan saudara-saudara tuanya di dunia. Di Norwegia usia 6 bulan pertama sudah membeli obligasi global miliaran dolar di sektor migas.
Singapura, GIC/Temasek, sejak lahir langsung masuk ke saham raksasa global, real estate, dan infrastruktur.
Di Qatar uang surplus migas diparkir di hotel, bank, dan klub bola top Eropa.
Lalu Danantara pada 6 bulan pertama, menyekolahkan direksi dan rencanakan utang Rp50 triliun.
Kalau SWF di negara lain sovereign wealth fund, kok Danantara malah cocoknya disebut sovereign weak fund. Kuat di narasi lemah di isi.
Soal Patriot Bonds, memang dikemas indah tapi ada risiko konstitusional. Pasal 23 UUD 1945 jelas menyatakan semua penerimaan-pengeluaran negara harus lewat APBN. Kalau ada obligasi diterbitkan di luar mekanisme APBN berpotensi menciptakan shadow budget atau anggaran gelap yang tak terawasi DPR maupun BPK.
Masalah lainnya, jika proyek yang dibiayai Patriot Bonds gagal, siapa yang bayar kembali? Logikanya balik lagi ke BUMN lalu ke rakyat. Jadi, publik yang membayar kegagalan sementara pengurus Danantara tetap aman dengan gaji dan tunjangan.
Pertanyaan untuk Danantara, kalau SWF dunia 'menyekolahkan uang', kenapa di sini 'direksinya yang disekolahkan'? Kalau SWF dunia mengurangi ketergantungan utang, kenapa di sini malah bikin obligasi baru?
Jangan-jangan SWF kita hanya 'Surat Wasiat Fiskal' yang isinya janji manis tapi akan menjadi beban rakyat di masa depan?
Jangan bikin Presiden Prabowo jadi baby sitter fiskal dong. Yang benar sekolahkan investasi dulu. Tunjukkan minimal dua transaksi investasi produktif sebelum 'menyekolahkan' direksi ke luar negeri.
Lakukan audit Patriot Bonds sejak dini. Pastikan bukan sekadar gali lubang tutup lubang dengan bumbu patriotisme.
Lalu lakukan transparansi bulanan, publikasikan status cash flow, utang, dan investasi. Kalau memang SWF, jangan malu buka data.
Terakhir stop proyek elitis, jangan bikin rakyat jadi sponsor gaya hidup korporat yang masih bayi.
Intinya enam bulan usia Danantara sudah menunjukkan 'gigi susu' yang salah arah. Belajar di Swiss, bukan belajar investasi. Terbitkan obligasi, bukan cetak dividen. Kalau begini jalannya, mimpi Presiden Prabowo untuk punya SWF kelas dunia bisa berubah jadi beban politik abadi.
*
Penulis adalah Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)
