Berita

Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025 (Foto: Sekretariat Presiden RI)

Politik

Golkar Tepis Isu Munaslub Usai Pertemuan dengan Presiden Prabowo

RABU, 27 AGUSTUS 2025 | 18:11 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Partai Golkar menegaskan bahwa isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tidak ada kaitannya dengan pertemuan antara Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebut spekulasi yang mengaitkan pertemuan tersebut dengan rencana Munaslub hanyalah isu liar.

“Jadi sekaligus ini menepis kalau ada orang yang selalu mengait-kaitkan dengan soal isu Munaslub. Pertemuan hari ini menegaskan memang itu tidak ada,” ujar Doli usai mendampingi Bahlil.


Doli menegaskan, Munaslub hanya bisa digelar bila ada persoalan internal yang sangat serius, seperti pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pelanggaran hukum, hingga pengunduran diri ketua umum.

“Apalagi yang mau dibicarakan, karena pertama sering saya katakan bahwa Munaslub itu terjadi kalau ada persoalan yang melanggar AD/ART, dianggap terjadi pelanggaran hukum, pengunduran diri, dan seterusnya. Itu internal,” jelasnya.

Menurut Doli, dukungan Presiden Prabowo terhadap kepemimpinan Bahlil di Golkar justru semakin ditegaskan dalam pertemuan tersebut.

“Pak Prabowo memberikan dukungan penuh kepada kepemimpinan Pak Bahlil untuk terus bisa bekerja secara serius sebagai sebuah partai politik, baik untuk kepentingan rakyat maupun menjadi bagian dari koalisi mendukung program-program pemerintah,” ucapnya.

Selain Doli, sejumlah pengurus DPP Golkar yang mendampingi Bahlil ke istana yakni Sekjen Partai Golkar Sarmuji, Waketum Partai Golkar Adies Kadir, Meutya Hafid, Nurul Arifin, Melkiades Lakalena, Idrus Marham, Ace Hasan Syadzily, Wihaji, Putri Komarudin, dan Diah Roro Esti.

Sebelumnya, isu Munaslub Partai Golkar mencuat seiring kabar bahwa Istana telah memberi restu untuk mengganti Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. 

Namun, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, memilih meredam isu tersebut. 

"Desas-desus tidak perlu ditanggapi. Ibarat asap tanpa api," ujarnya kepada RMOL pada Kamis, 31 Juli 2025 lalu.  

Sejumlah pihak di internal Golkar disebut-sebut mulai mempertanyakan posisi Bahlil, yang dinilai terlalu dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo, sosok yang mulai dianggap tidak lagi menguntungkan bagi positioning politik partai ke depan. 

Setelah menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Minggu, 3 Agustus 2025, Bahlil turut membantah isu munaslub dan menyebut sumbernya tidak jelas.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya