Berita

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melakukan sesi wawancara di sela-sela pengawasan langsung Pilkada Ulang di Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, pada Rabu, 27 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Pilkada Ulang Bangka-Pangkalpinang

Bawaslu Minta Warga Tak Takut Laporkan Politik Uang

RABU, 27 AGUSTUS 2025 | 17:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengimbau warga untuk tidak takut melaporkan praktik politik uang, apabila menemukan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Ulang Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di sela-sela pengawasan langsung Pilkada Ulang di Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, pada Rabu, 27 Agustus 2025.

"Masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan jika terjadi politik uang," ujar dia di TPS 002 Bukit Betung, Bangka.


Dia menjelaskan, wilayah Bangka dan Pangkalpinang termasuk yang rawan terjadi pelanggaran politik uang, sehingga diperlukan partisipasi aktif masyarakat.

Namun hingga sore ini, Bagja mengungkapkan Bawaslu dan jajaran pengawas daerah belum menemukan adanya laporan praktik politik uang dari masyarakat, di dua daerah pelaksanaan Pilkada Ulang tersebut.

"Kalau Kabupaten Bangka, ini masih dalam informasi awal juga, karena laporan belum masuk sepertinya," urainya.

Adapun untuk Pilkada Ulang Pangkalpinang, Anggota Bawaslu dua periode itu menyebutkan sejumlah dugaan pelanggaran yang kemungkinan besar terjadi.

"Yang agak menarik memang di Pangkalpinang, karena laporannya sudah beberapa, laporan masuk ke Bawaslu, dan kemudian di duga ada politik uang, ada dugaaan black campaign. Kalau antara ASN, sepertinya ada laporan, tapi kita jadikan informasi awal," beber dia.

Kendati begitu, Bagja memastikan jika terdapat laporan warga maupun temuan jajaran Bawaslu, utamanya terkait indikasi pidana pemilihan maka akan dilanjutkan penanganannya pada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). 

"Untuk lanjutannya, kalau ada indikasi pidana, tentu ke Sentra Gakkumdu, kita akan melibatkan polisi dan jaksa. Kalau kemudian pelanggar administrasi, pasti ke Bawaslu, kita yang tangani," demikian Bagja menambahkan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Malaysia Fair 2026 Jadi Ajang Perluasan Pasar Medical Tourism di Indonesia

Jumat, 05 Juni 2026 | 18:12

CFD Rasuna Said Kembali Digelar, Ini Lokasi Parkir dan Rute Transportasi Umumnya

Jumat, 05 Juni 2026 | 18:10

Begini Spek Bangunan SPPG di Daerah 3T yang Dibangun Kementerian PU

Jumat, 05 Juni 2026 | 17:47

Sambut Nanik Deyang, APJI Minta Juknis Dapur MBG Dibenahi

Jumat, 05 Juni 2026 | 17:01

Menteri PU Rampungkan 222 SPPG di Daerah 3T

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:48

KPK Panggil Motivator Ary Ginanjar Agustian di Kasus Gratifikasi IUP Kukar

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:45

Akulaku Finance Dukung Proses Hukum pada Tindakan Kecurangan

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:36

Mubes Kosgoro 1957: Berkas La Ode Beres, Sari Yuliati Belum Bayar Administrasi

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:18

Awas Kolesterol Naik! Ini 5 Tips Sehat Mengolah Daging Kurban ala Ahli Gizi UNS

Jumat, 05 Juni 2026 | 15:57

AS Buka Jalur untuk 36 Kapal Bantuan Kemanusiaan di Selat Hormuz

Jumat, 05 Juni 2026 | 15:33

Selengkapnya