Berita

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melakukan sesi wawancara di sela-sela pengawasan langsung Pilkada Ulang di Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, pada Rabu, 27 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Pilkada Ulang Bangka-Pangkalpinang

Bawaslu Minta Warga Tak Takut Laporkan Politik Uang

RABU, 27 AGUSTUS 2025 | 17:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengimbau warga untuk tidak takut melaporkan praktik politik uang, apabila menemukan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Ulang Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di sela-sela pengawasan langsung Pilkada Ulang di Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, pada Rabu, 27 Agustus 2025.

"Masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan jika terjadi politik uang," ujar dia di TPS 002 Bukit Betung, Bangka.


Dia menjelaskan, wilayah Bangka dan Pangkalpinang termasuk yang rawan terjadi pelanggaran politik uang, sehingga diperlukan partisipasi aktif masyarakat.

Namun hingga sore ini, Bagja mengungkapkan Bawaslu dan jajaran pengawas daerah belum menemukan adanya laporan praktik politik uang dari masyarakat, di dua daerah pelaksanaan Pilkada Ulang tersebut.

"Kalau Kabupaten Bangka, ini masih dalam informasi awal juga, karena laporan belum masuk sepertinya," urainya.

Adapun untuk Pilkada Ulang Pangkalpinang, Anggota Bawaslu dua periode itu menyebutkan sejumlah dugaan pelanggaran yang kemungkinan besar terjadi.

"Yang agak menarik memang di Pangkalpinang, karena laporannya sudah beberapa, laporan masuk ke Bawaslu, dan kemudian di duga ada politik uang, ada dugaaan black campaign. Kalau antara ASN, sepertinya ada laporan, tapi kita jadikan informasi awal," beber dia.

Kendati begitu, Bagja memastikan jika terdapat laporan warga maupun temuan jajaran Bawaslu, utamanya terkait indikasi pidana pemilihan maka akan dilanjutkan penanganannya pada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). 

"Untuk lanjutannya, kalau ada indikasi pidana, tentu ke Sentra Gakkumdu, kita akan melibatkan polisi dan jaksa. Kalau kemudian pelanggar administrasi, pasti ke Bawaslu, kita yang tangani," demikian Bagja menambahkan.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Denny Indrayana Optimistis MK Diskualifikasi Gibran

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:05

Harga Minyak Dunia Membara, Rupiah Kembali Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:03

Prabowo Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:55

Nonton Film ‘Istimewa’ Bareng Penyandang Disabilitas, Legislator PKS Dorong Kesetaraan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:49

Masuknya RG Jadi Wantimpres Pelajaran untuk Tak Terlalu Anti Kekuasaan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:43

Ribuan Prajurit Dikerahkan Dalam HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:34

SBY dan Jokowi Kompak Hadir di Upacara HUT Ke-81 TNI

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:33

IHSG Positif di Awal Perdagangan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:32

Profil Komandan Upacara HUT Ke-81 TNI Letjen TNI Lucky Avianto

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:18

KPK Telusuri Dugaan Setoran dari Wajib Pajak Sektor Pertambangan di Banjarmasin

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:17

Selengkapnya