Berita

Kanselir Jerman Friedrich Merz (Foto: AA)

Politik

Kanselir Jerman Ngotot Tolak Akui Palestina

RABU, 27 AGUSTUS 2025 | 15:34 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mendukung pengakuan negara Palestina di PBB, meskipun sejumlah sekutu di Barat sudah menyatakan langkah sebaliknya.

Pernyataan itu disampaikan Merz dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Berlin, seperti dikutip dari Anadolu News, Rabu, 27 Agustus 2025.

Ia menegaskan bahwa Jerman tetap berpegang pada sikap lama, yakni pengakuan Palestina hanya bisa dilakukan melalui jalur diplomasi dalam kerangka solusi dua negara.


“Pemerintah Kanada dan Perdana Menteri Kanada mengetahui posisi pemerintah federal Jerman terkait kemungkinan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara. Kami tidak akan mendukung inisiatif ini,” kata Merz.

Sikap Jerman ini berbeda dengan Kanada, Australia, dan Prancis yang berencana mendorong pengakuan Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB bulan depan.

Ketika ditanya apakah serangan militer Israel terbaru di Gaza, termasuk serangan ke sebuah rumah sakit pada Senin yang menewaskan sedikitnya lima jurnalis, tenaga kesehatan, dan tim penyelamat, akan mengubah pendiriannya, Merz menjawab tegas tidak.

“Kami tidak melihat kondisi yang memungkinkan untuk pengakuan negara saat ini, dan peristiwa beberapa hari terakhir tidak mengubah sikap kami,” ujarnya.

Meski menolak langkah pengakuan, Merz mengakui Jerman belakangan meningkatkan kritik terhadap Israel, terutama terkait blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza serta perluasan operasi militer untuk menduduki Gaza City. 

Jerman bahkan mengumumkan pembekuan sebagian ekspor senjata yang bisa digunakan di Gaza.

Namun, Merz menolak usulan sejumlah negara Uni Eropa untuk menangguhkan perjanjian dagang dengan Israel atau menjatuhkan sanksi kepada para menteri garis keras di pemerintahan Benjamin Netanyahu.

“Kami tidak akan mengikuti langkah itu bila muncul di agenda Sidang Majelis Umum PBB akhir tahun ini. Tetapi sekali lagi, kedua pemerintah saling memahami perbedaan pandangan kami,” tutur Merz.

Kebijakan Merz memicu kritik dari kalangan oposisi dan masyarakat sipil Jerman. Mereka menilai pengakuan Palestina justru bisa memberi tekanan politik pada Israel yang terus memperluas permukiman ilegal dan berencana menganeksasi wilayah Palestina.

Sebuah survei ZDF terbaru menunjukkan mayoritas warga Jerman justru mendukung pengakuan negara Palestina.

Sebanyak 60 persen responden menyatakan setuju, sementara hanya 22 persen yang menolak, dan 18 persen sisanya belum menentukan sikap.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya