Berita

Kanselir Jerman Friedrich Merz (Foto: AA)

Politik

Kanselir Jerman Ngotot Tolak Akui Palestina

RABU, 27 AGUSTUS 2025 | 15:34 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mendukung pengakuan negara Palestina di PBB, meskipun sejumlah sekutu di Barat sudah menyatakan langkah sebaliknya.

Pernyataan itu disampaikan Merz dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Berlin, seperti dikutip dari Anadolu News, Rabu, 27 Agustus 2025.

Ia menegaskan bahwa Jerman tetap berpegang pada sikap lama, yakni pengakuan Palestina hanya bisa dilakukan melalui jalur diplomasi dalam kerangka solusi dua negara.


“Pemerintah Kanada dan Perdana Menteri Kanada mengetahui posisi pemerintah federal Jerman terkait kemungkinan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara. Kami tidak akan mendukung inisiatif ini,” kata Merz.

Sikap Jerman ini berbeda dengan Kanada, Australia, dan Prancis yang berencana mendorong pengakuan Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB bulan depan.

Ketika ditanya apakah serangan militer Israel terbaru di Gaza, termasuk serangan ke sebuah rumah sakit pada Senin yang menewaskan sedikitnya lima jurnalis, tenaga kesehatan, dan tim penyelamat, akan mengubah pendiriannya, Merz menjawab tegas tidak.

“Kami tidak melihat kondisi yang memungkinkan untuk pengakuan negara saat ini, dan peristiwa beberapa hari terakhir tidak mengubah sikap kami,” ujarnya.

Meski menolak langkah pengakuan, Merz mengakui Jerman belakangan meningkatkan kritik terhadap Israel, terutama terkait blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza serta perluasan operasi militer untuk menduduki Gaza City. 

Jerman bahkan mengumumkan pembekuan sebagian ekspor senjata yang bisa digunakan di Gaza.

Namun, Merz menolak usulan sejumlah negara Uni Eropa untuk menangguhkan perjanjian dagang dengan Israel atau menjatuhkan sanksi kepada para menteri garis keras di pemerintahan Benjamin Netanyahu.

“Kami tidak akan mengikuti langkah itu bila muncul di agenda Sidang Majelis Umum PBB akhir tahun ini. Tetapi sekali lagi, kedua pemerintah saling memahami perbedaan pandangan kami,” tutur Merz.

Kebijakan Merz memicu kritik dari kalangan oposisi dan masyarakat sipil Jerman. Mereka menilai pengakuan Palestina justru bisa memberi tekanan politik pada Israel yang terus memperluas permukiman ilegal dan berencana menganeksasi wilayah Palestina.

Sebuah survei ZDF terbaru menunjukkan mayoritas warga Jerman justru mendukung pengakuan negara Palestina.

Sebanyak 60 persen responden menyatakan setuju, sementara hanya 22 persen yang menolak, dan 18 persen sisanya belum menentukan sikap.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya