Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (Foto: AP)

Dunia

Trump Ingin Hukum Mati Semua Pelaku Pembunuhan di Washington DC

RABU, 27 AGUSTUS 2025 | 11:53 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa pemerintahannya akan menuntut hukuman mati bagi semua kasus pembunuhan yang terjadi di Washington DC. 

Hal itu disampaikan Trump dalam rapat kabinet di Gedung Putih pada Selasa waktu setempat, 26 Agustus 2025, sebagai bagian dari langkah kerasnya dalam memberantas kejahatan di ibu kota.

“Kami akan menuntut hukuman mati,” kata Trump, seperti dimuat Associated Press.


Trump mengakui kebijakannya menuai kritik luas dari para pemimpin Partai Demokrat dan sejumlah aktivis hak asasi.

Tetapi ia menolak anggapan bahwa langkah-langkah kerasnya menjadikannya seorang diktator.

“Isu yang beredar adalah saya seorang diktator, tapi saya bisa menghentikan kejahatan. Jadi banyak orang berkata, kalau begitu, saya lebih memilih diktator. Tapi saya bukan diktator. Saya hanya tahu cara menghentikan kejahatan,” tegasnya.

Pernyataan ini memicu perdebatan hukum dan politik, mengingat sebagian besar kasus pembunuhan di Washington diproses di Pengadilan Tinggi DC berdasarkan hukum lokal. 

Hukuman terberat yang dapat dijatuhkan di sana adalah penjara seumur hidup. Hanya dalam kondisi tertentu jaksa bisa membawa perkara ke pengadilan federal, di mana hukuman mati dimungkinkan.

Hingga saat ini, Washington DC bersama hampir 24 negara bagian lain telah menghapuskan hukuman mati. 

Menurut data Death Penalty Information Center, berbagai studi menunjukkan tidak ada bukti bermakna bahwa hukuman mati dapat menurunkan angka kejahatan.

Kebijakan terbaru ini juga muncul setelah Trump mengerahkan ratusan tentara ke Washington awal bulan ini sebagai bagian dari operasi besar-besaran melawan kejahatan. 

Dalam beberapa hari terakhir, beberapa unit Garda Nasional yang berpatroli di jalanan ibu kota bahkan mulai membawa senjata.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya