Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (Foto: AP)

Dunia

Trump Ingin Hukum Mati Semua Pelaku Pembunuhan di Washington DC

RABU, 27 AGUSTUS 2025 | 11:53 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa pemerintahannya akan menuntut hukuman mati bagi semua kasus pembunuhan yang terjadi di Washington DC. 

Hal itu disampaikan Trump dalam rapat kabinet di Gedung Putih pada Selasa waktu setempat, 26 Agustus 2025, sebagai bagian dari langkah kerasnya dalam memberantas kejahatan di ibu kota.

“Kami akan menuntut hukuman mati,” kata Trump, seperti dimuat Associated Press.


Trump mengakui kebijakannya menuai kritik luas dari para pemimpin Partai Demokrat dan sejumlah aktivis hak asasi.

Tetapi ia menolak anggapan bahwa langkah-langkah kerasnya menjadikannya seorang diktator.

“Isu yang beredar adalah saya seorang diktator, tapi saya bisa menghentikan kejahatan. Jadi banyak orang berkata, kalau begitu, saya lebih memilih diktator. Tapi saya bukan diktator. Saya hanya tahu cara menghentikan kejahatan,” tegasnya.

Pernyataan ini memicu perdebatan hukum dan politik, mengingat sebagian besar kasus pembunuhan di Washington diproses di Pengadilan Tinggi DC berdasarkan hukum lokal. 

Hukuman terberat yang dapat dijatuhkan di sana adalah penjara seumur hidup. Hanya dalam kondisi tertentu jaksa bisa membawa perkara ke pengadilan federal, di mana hukuman mati dimungkinkan.

Hingga saat ini, Washington DC bersama hampir 24 negara bagian lain telah menghapuskan hukuman mati. 

Menurut data Death Penalty Information Center, berbagai studi menunjukkan tidak ada bukti bermakna bahwa hukuman mati dapat menurunkan angka kejahatan.

Kebijakan terbaru ini juga muncul setelah Trump mengerahkan ratusan tentara ke Washington awal bulan ini sebagai bagian dari operasi besar-besaran melawan kejahatan. 

Dalam beberapa hari terakhir, beberapa unit Garda Nasional yang berpatroli di jalanan ibu kota bahkan mulai membawa senjata.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya