Berita

Gedung DPR/MPR RI. (Foto: Website MPR)

Politik

Wajar Rakyat Kritik DPR karena Gaji Sudah Berlebihan

RABU, 27 AGUSTUS 2025 | 11:38 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai kritik rakyat terhadap DPR merupakan bentuk ekspresi kejengkelan yang wajar.

Menurut Mahfud yang juga pernah duduk sebagai Anggota Parlemen Senayan, gaya hidup anggota dewan dinilai kerap hedonis sehingga menimbulkan sorotan publik.

“Demo ini kan muncul dari tunjangan DPR. Jadi benar kalau DPR kemudian banyak dikritik karena taruhlah agak hedonis hidupnya. Jadi kita harus maklumi (kejengkelan) rakyat,” ujar Mahfud MD lewat kanal YouTube miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.


Mahfud menyebut penghasilan anggota DPR saat ini sudah terlampau besar. Ia merujuk pada data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang mencatat gaji anggota DPR bisa mencapai Rp 230 juta per bulan, belum lagi termasuk tunjangan.

Namun, Mahfud mengaku pernah mendengar angka yang lebih fantastis. Menurutnya sekarang ini gaji atau penghasilan DPR sudah sangat berlebihan.

“Kalau Fitra sebut 230 juta per bulan, yang saya dengar justru miliaran per bulan. Di luar penghasilannya ada uang reses. Ada lagi tunjangan pembuatan undang-undang,” ungkapnya.

Ia lantas menceritakan pengalamannya saat masih menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008. Kala itu, ia menemukan adanya tawaran studi banding meskipun undang-undang sudah selesai dibahas.

“Sebelum diundangkan, saya pindah menjadi ketua MK. Sesudah saya jadi ketua MK datang utusan dari DPR. Ditanya, bapak milih studi banding ke mana? Tentang apa? Undang-undang pemilu. Loh kan undang-undangnya sudah selesai. Undang-undang sudah selesai masih tawarkan untuk studi banding, untuk apa?" ungkap Mahfud 

"Katanya ini kan hak bapak. Saya bilang saya coret, saya nggak mau. Dikasih honor juga nggak mau. Saya sudah pindah ke MK,” sambungnya.

Eks Halim Ketua Mahkamah Konstitusi itu menegaskan fasilitas dan tunjangan yang diterima anggota DPR saat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri juga sangat besar.

“Jadi gede itu uang ke luar negeri dollar. Sudah dapat duduk bisnis hotel, uang saku juga gede,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya