Wacana Pembubaran DPR Terlalu Berisiko

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan bahwa desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibubarkan adalah langkah yang terlalu berisiko dan tidak masuk akal.

“Itu terlalu beresiko dan mengada-ada kalau sampai minta DPR dibubarkan. Karena DPR itu adalah instrumen konstitusi, instrumen sebuah negara demokrasi,” ujar Mahfud MD lewat kanal YouTube miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.

Menurutnya, meski kinerja DPR maupun partai politik sering menuai kritik, keberadaannya tetap penting bagi sistem demokrasi.

“Saya sering mengatakan DPR kita ini buruk, partai kita buruk. Tetapi jauh lebih baik kita mempunyai DPR yang buruk dan mempunyai partai yang jelek daripada tidak ada partai dan tidak ada DPR,” tegas Mahfud.

Mahfud menekankan, kritik terhadap DPR maupun partai politik sah-sah saja. Namun, wacana pembubaran DPR justru berbahaya bagi kelangsungan demokrasi.

“Kita kritik partai, kita kritik DPR, tapi jangan bicara pembubaran DPR. Karena suatu negara demokrasi itu bahaya kalau tidak ada DPR. Betapapun orang, sudahlah percayakan kepada seorang penguasa yang bagus, itu tetap resikonya tetap ada. Karena penguasa tanpa diimbangi DPR itu bisa sewenang-wenang,” jelasnya.

Ia menambahkan, meskipun kualitas demokrasi masih dinilai rendah, sistem tetap memberi ruang bagi rakyat untuk mengoreksi melalui pemilu.

“Kalau demokrasi ada DPR seumpama buruk pun masih ada waktu untuk mengevaluasi melalui pemilu, masih ada waktu kita untuk mengkritik,” ungkapnya.

Eks Hakim Mahkamah Konstitusi itu juga mengingatkan pengalaman sejarah di masa Presiden Soekarno yang pernah membubarkan DPR dan MPR.

“Saya mau mengingatkan ketika dulu Bung Karno pernah membubarkan DPR, MPR dan sebagainya. DPR memang partai politik, dan sejak dulu memang ngaco,” pungkas Mahfud.