Berita

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. (Foto: Tangkapan Layar Youtube)

Politik

Mahfud MD:

Wacana Pembubaran DPR Terlalu Berisiko

RABU, 27 AGUSTUS 2025 | 11:09 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan bahwa desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibubarkan adalah langkah yang terlalu berisiko dan tidak masuk akal.

“Itu terlalu beresiko dan mengada-ada kalau sampai minta DPR dibubarkan. Karena DPR itu adalah instrumen konstitusi, instrumen sebuah negara demokrasi,” ujar Mahfud MD lewat kanal YouTube miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.

Menurutnya, meski kinerja DPR maupun partai politik sering menuai kritik, keberadaannya tetap penting bagi sistem demokrasi.


“Saya sering mengatakan DPR kita ini buruk, partai kita buruk. Tetapi jauh lebih baik kita mempunyai DPR yang buruk dan mempunyai partai yang jelek daripada tidak ada partai dan tidak ada DPR,” tegas Mahfud.

Mahfud menekankan, kritik terhadap DPR maupun partai politik sah-sah saja. Namun, wacana pembubaran DPR justru berbahaya bagi kelangsungan demokrasi.

“Kita kritik partai, kita kritik DPR, tapi jangan bicara pembubaran DPR. Karena suatu negara demokrasi itu bahaya kalau tidak ada DPR. Betapapun orang, sudahlah percayakan kepada seorang penguasa yang bagus, itu tetap resikonya tetap ada. Karena penguasa tanpa diimbangi DPR itu bisa sewenang-wenang,” jelasnya.

Ia menambahkan, meskipun kualitas demokrasi masih dinilai rendah, sistem tetap memberi ruang bagi rakyat untuk mengoreksi melalui pemilu.

“Kalau demokrasi ada DPR seumpama buruk pun masih ada waktu untuk mengevaluasi melalui pemilu, masih ada waktu kita untuk mengkritik,” ungkapnya.

Eks Hakim Mahkamah Konstitusi itu juga mengingatkan pengalaman sejarah di masa Presiden Soekarno yang pernah membubarkan DPR dan MPR.

“Saya mau mengingatkan ketika dulu Bung Karno pernah membubarkan DPR, MPR dan sebagainya. DPR memang partai politik, dan sejak dulu memang ngaco,” pungkas Mahfud.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya