Berita

Anggota Bawaslu RI Puadi, saat Patroli Pengawasan di malam h-1 Pilkada Ulang Pangkalpinang (Foto: RMOL/ Achmad Satryo)

Politik

Pilkada Ulang Pangkalpinang

Bawaslu Cegah Pelanggaran Lewat Patroli Pengawasan

RABU, 27 AGUSTUS 2025 | 10:08 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memperkuat langkah pencegahan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Ulang Pangkalpinang, melalui giat Patroli Pengawasan.

Anggota Bawaslu RI, Puadi, memimpin langsung giat Patroli Pengawasan Pilkada Ulang Pangkalpinang, pada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) dan juga posko pengawasan, pada Selasa malam, 26 Agustus 2025.

Puadi melakukan Patroli Pengawasan didampingi Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Davitri, Anggota Bawaslu Pangkalpinang Wahyu Saputra, Kapolresta Pangkalpinang Kombes Pol Max Mariners, hingga Kabag Ops Polresta Pangkalpinang Kompol Dewi Rahmailis Munir. 


"Di dalam patroli pengawasan ini dalam rangka untuk melakukan proses pencegahan dini ketika ada informasi awal, kemudian adanya dugaan-dugaan pelanggaran berkaitan tentang politik uang," ujar Puadi. 

Dia mengungkapkan, beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dikunjungi antara lain di wilayah Girimaya hingga Bukit Intan, dan termasuk mengunjungi posko pengawasan untuk penguatan Patroli Pengawasan oleh jajaran pengawas.

"Ada beberapa TPS yang tadi kita kunjungi untuk melakukan persiapan. Kita sampaikan kepada PKD (pengawasan kelurahan/desa) dan pengawas TPS sudah sejauh mana kesiapan-kesiapan untuk melakukan pengawasan terutama berkaitan tentang logistik," urainya.

Lebih lanjut, Puadi memastikan jajaran pengawas terus melakukan Patroli Pengawasan sejak malam sebelumnya, hingga hari H pencoblosan. Hal ini agar jalannya Pilkada Ulang Pangkalpinang sesuai peraturan perundang-undangan.

"Ini tadi kita ke kelurahan, kemudian kita sampaikan kepada jajaran kita PKD untuk mengawal, karena pada pukul setengah enam (pagi) ini ada beberapa logistik yang harus dibawa ke TPS. Ini harus dikawal," katanya. 

"Walaupun secara keamanan ada yang mengawal, tapi juga jajaran kami, pengawas terutama di PKD, untuk mengawal logistik ini sampai ke TPS sesuai dengan jumlah yang sudah disiapkan," demikian Puadi menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya