Sekjen Bara JP Boy Nababan. (Foto: Tangkapan Layar Youtube Official iNews)
Presiden Prabowo Subianto kecil kemungkinan memberikan amnesti kepada mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel yang terjerat kasus kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di Kemnaker.
Demikian dikatakan Sekjen Bara JP Boy Nababan dalam dialog spesial Rakyat Bersuara bertajuk “Eks Wamenaker Korupsi & Bersih-bersih Prabowo” di stasiun televisi swasta yang dikutip, Rabu 27 Agustus 2025.
"Saya kira tidak (dapat amnesti)," kata Boy.
Selain itu, Boy menekankan agar publik tidak terjebak pada narasi politik semata. Karena yang lebih penting adalah memastikan apakah setelah penetapan tersangka Noel, praktik pungli dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker sudah kembali ke tarif resmi sebesar Rp275 ribu.
“Dengan kejadian Noel, sebenarnya pertanyaan pertama adalah, angka Rp275 ribu biaya pembuatan sertifikasi K3 itu sudah jalan nggak hari ini? Jangan sampai ada pihak ketiga atau lembaga jasa yang masih menarik pungutan di luar ketentuan,” kata Boy.
Boy mengaku mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu dari 17 program prioritas dalam agenda transformasi bangsa.
“Pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah mandat langsung yang harus kita kawal. Jangan sampai kasus seperti di Kemnaker hanya menjadi puncak gunung es,” pungkas Boy.
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel bersama 10 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di Kemnaker, usai terjadi operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung sejak Rabu malam, 20 Agustus 2025 hingga Kamis 21 Agustus 2025.
Dalam perkaranya, tenaga kerja atau buruh pada bidang dan spesifikasi pekerjaan tertentu, diwajibkan memiliki sertifikasi K3 dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman sehingga meningkatkan produktivitas pekerja.
Adapun, pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja harus dilakukan oleh personel K3 bidang lingkungan kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi dan lisensi K3.
Namun, para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya sebesar Rp6 juta agar mendapatkan sertifikat K3. Padahal, tarif resmi sertifikasi K3 hanya sebesar Rp275.000.
Para pekerja atau buruh tersebut harus mengeluarkan uang Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dari para tersangka dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih.
