Berita

Pengamat politik Kris Tjantra. (Foto: Istimewa)

Politik

Kris Tjantra:

Demonstrasi 25 Agustus Alarm Rakyat Tak Percaya DPR

SELASA, 26 AGUSTUS 2025 | 20:26 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Aksi demonstrasi yang digelar masyarakat sipil bertajuk 'Revolusi Rakyat Indonesia' di Gedung DPR/MPR Jakarta, pada Senin 25 Agustus 2025 merupakan alarm rakyat tidak mempercayai para politikus Senayan.

Demikian pandangan pengamat politik Kris Tjantra melalui keterangan elektroniknya di Jakarta, Selasa 26 Agustus 2025.

"Masyarakat semakin tidak percaya dengan anggota DPR yang selama ini dianggap gagal menerjemahkan keinginan mereka," kata Kris.


Apalagi di saat kemiskinan yang belum terentaskan dan PHK di berbagai sektor hingga sulitnya mencari pekerjaan, kata Kris, justru DPR memperoleh tunjangan gila-gilaan.

"Ini bukan sekadar ironi, tapi bukti nyata bahwa kepentingan rakyat kerap dikorbankan demi syahwat kekuasaan,” kata Kris yang juga Ketua Umum Ganjarist ini.

Kris juga menyesalkan sejumlah elite politik yang mempertontonkan manuver yang dinilai tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Mulai dari pesta seremonial mewah, hingga perebutan panggung kekuasaan dan peningkatan gaji yang tidak masuk akal.

“Masyarakat butuh keberpihakan nyata, bukan pesta pora di tengah krisis. Rakyat antre minyak goreng, tapi elite antre kursi jabatan. Ini pelecehan terhadap akal sehat publik,” sambungnya.

Kritik serupa juga bermunculan di media sosial, di mana warganet ramai-ramai menyuarakan kekecewaan atas perilaku elite yang dianggap hanya memikirkan diri sendiri.

Kris menegaskan, bila fenomena ini terus berlanjut, kepercayaan publik terhadap politik dan demokrasi akan terkikis habis.

“Jika para elite terus abai, rakyat sendiri yang akan menjatuhkan vonis di bilik suara,” kata Kris.

Kris juga menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai tak jelas pelaksanaannya. Ia pun menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih.

“Pemerintah juga perlu belajar dari kegagalan masa lalu yang masih belum optimal dan cenderung banyak koperasi yang mati suri. Apalagi saat ini kita tidak tahu, bagaimana kelanjutan dari program ini,” tutup Kris.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya