Berita

Pengamat politik Kris Tjantra. (Foto: Istimewa)

Politik

Kris Tjantra:

Demonstrasi 25 Agustus Alarm Rakyat Tak Percaya DPR

SELASA, 26 AGUSTUS 2025 | 20:26 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Aksi demonstrasi yang digelar masyarakat sipil bertajuk 'Revolusi Rakyat Indonesia' di Gedung DPR/MPR Jakarta, pada Senin 25 Agustus 2025 merupakan alarm rakyat tidak mempercayai para politikus Senayan.

Demikian pandangan pengamat politik Kris Tjantra melalui keterangan elektroniknya di Jakarta, Selasa 26 Agustus 2025.

"Masyarakat semakin tidak percaya dengan anggota DPR yang selama ini dianggap gagal menerjemahkan keinginan mereka," kata Kris.


Apalagi di saat kemiskinan yang belum terentaskan dan PHK di berbagai sektor hingga sulitnya mencari pekerjaan, kata Kris, justru DPR memperoleh tunjangan gila-gilaan.

"Ini bukan sekadar ironi, tapi bukti nyata bahwa kepentingan rakyat kerap dikorbankan demi syahwat kekuasaan,” kata Kris yang juga Ketua Umum Ganjarist ini.

Kris juga menyesalkan sejumlah elite politik yang mempertontonkan manuver yang dinilai tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Mulai dari pesta seremonial mewah, hingga perebutan panggung kekuasaan dan peningkatan gaji yang tidak masuk akal.

“Masyarakat butuh keberpihakan nyata, bukan pesta pora di tengah krisis. Rakyat antre minyak goreng, tapi elite antre kursi jabatan. Ini pelecehan terhadap akal sehat publik,” sambungnya.

Kritik serupa juga bermunculan di media sosial, di mana warganet ramai-ramai menyuarakan kekecewaan atas perilaku elite yang dianggap hanya memikirkan diri sendiri.

Kris menegaskan, bila fenomena ini terus berlanjut, kepercayaan publik terhadap politik dan demokrasi akan terkikis habis.

“Jika para elite terus abai, rakyat sendiri yang akan menjatuhkan vonis di bilik suara,” kata Kris.

Kris juga menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai tak jelas pelaksanaannya. Ia pun menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih.

“Pemerintah juga perlu belajar dari kegagalan masa lalu yang masih belum optimal dan cenderung banyak koperasi yang mati suri. Apalagi saat ini kita tidak tahu, bagaimana kelanjutan dari program ini,” tutup Kris.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya