Luhut Resmi Jalankan Proyek Digitalisasi, Bansos Jadi Proyek Percontohan

Pemerintah resmi memulai implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) dalam program digitalisasi nasional.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, sekaligus  Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan fokus awal diarahkan pada uji coba bantuan sosial (bansos) dan perizinan berusaha sebagai bagian dari agenda besar transformasi digital nasional.

Langkah ini ditandai dengan rapat perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang dipimpin Luhut di Jakarta pada Selasa, 26 Agustus 2025.

Luhut mengatakan digitalisasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah menyalurkan bantuan menjadi lebih akurat, transparan, dan efisien.

“Digitalisasi bansos ini bukan hanya soal transparansi, tapi juga akan memungkinkan pemerintah melakukan penghematan anggaran yang signifikan karena penyaluran bantuan menjadi jauh lebih tepat sasaran,” kata Luhut dalam keterangan resmi.

Adapun implementasi ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan mandat percepatan transformasi digital sejak tujuh bulan lalu, dengan tiga prioritas yakni digitalisasi bansos, digitalisasi perizinan usaha, dan integrasi infrastruktur digital publik.

Dalam rapat perdana, pemerintah menggandeng Banyuwangi sebagai laboratorium uji coba digitalisasi bansos pertama.

Sistem yang tengah dikembangkan memungkinkan verifikasi data penerima bantuan dilakukan otomatis lintas lembaga, termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI?"Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat. Dengan teknologi ini, pemerintah berharap penyaluran bantuan menjadi lebih akurat, transparan, dan efisien.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data. Seluruh data bangsa harus tetap berada di dalam negeri dan dikelola secara aman untuk menjamin kedaulatan digital. 

Komite sendirj berencana menggelar rapat rutin setiap bulan guna memastikan program berjalan sesuai rencana dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Banyak mimpi yang kita gantungkan dari percepatan transformasi digital pemerintahan ini. Dengan kerja sama lintas kementerian dan lembaga serta pemanfaatan teknologi terkini, kita ingin menghadirkan pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan berdaya saing global,” tambah Luhut.