Berita

Aparat Kepolisian mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. (RMOL/Bonfilio Mahendra)

Politik

Ricuh Demo DPR Tanda Krisis Kepercayaan Publik

SELASA, 26 AGUSTUS 2025 | 09:47 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR RI pada Senin kemarin, 25 Agustus 2025 dan berakhir ricuh dinilai sebagai tanda krisis politik yang serius. 

Gelombang unjuk rasa ini dianggap lahir dari ketidakpercayaan publik terhadap para wakil rakyat yang mestinya menerjemahkan aspirasi masyarakat.

“Di tengah kemiskinan dan PHK di mana-mana orang susah mencari pekerjaan tapi muncul informasi ada tunjangan yang fantastis untuk anggota dewan. Itulah yang kemudian bisa menjelaskan kenapa ada demonstrasi,” ujar pengamat politik Adi Prayitno, lewat kanal YouTube, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025.


Direktur Parameter Politik Indonesia itu menilai persoalan tunjangan rumah sebenarnya bisa diredam sejak awal, jika dikomunikasikan dengan baik kepada publik.

“Kalau ini disampaikan sejak awal sesudah dilantik, tidak akan ada soal. Karena rakyat masih memahami bahwa anggota dewan itu ternyata butuh tempat tinggal. Dan harus ada keyakinan bahwa anggota dewan itu tidak seperti yang dibayangkan orang yaitu kaya raya semua,” katanya.

Namun, analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyebut publik menilai timing munculnya kebijakan itu tidak tepat. 

“Itulah yang kemudian membuat begitu banyak resistensi dan demo hari ini. Dan pada saat yang bersamaan pembelaan sejumlah kawan-kawan anggota dewan itu juga menambah amarah,” tegasnya.

Selain soal tunjangan, masyarakat juga menyoroti kinerja para wakil rakyat yang dianggap minim capaian. 

“Yang ketiga anggota dewan mendapat apapun sih oke tidak soal. Tapi kan publik juga men-tracking apa sih yang dilakukan?” ujarnya.

Adi menambahkan, persoalan gaji besar sebenarnya bukan hanya ada di DPR. Pada saat bersamaan gaji direksi di BUMN juga tak kalah besarnya.

"Ayo kita pelototi DPR, tapi yang paling penting di negara ini direksi-direksi di BUMN juga gajinya lebih besar, nah itu juga perlu kita pelototi,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya