Ricuh Demo DPR Tanda Krisis Kepercayaan Publik

Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR RI pada Senin kemarin, 25 Agustus 2025 dan berakhir ricuh dinilai sebagai tanda krisis politik yang serius. 

Gelombang unjuk rasa ini dianggap lahir dari ketidakpercayaan publik terhadap para wakil rakyat yang mestinya menerjemahkan aspirasi masyarakat.

“Di tengah kemiskinan dan PHK di mana-mana orang susah mencari pekerjaan tapi muncul informasi ada tunjangan yang fantastis untuk anggota dewan. Itulah yang kemudian bisa menjelaskan kenapa ada demonstrasi,” ujar pengamat politik Adi Prayitno, lewat kanal YouTube, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025.

Direktur Parameter Politik Indonesia itu menilai persoalan tunjangan rumah sebenarnya bisa diredam sejak awal, jika dikomunikasikan dengan baik kepada publik.

“Kalau ini disampaikan sejak awal sesudah dilantik, tidak akan ada soal. Karena rakyat masih memahami bahwa anggota dewan itu ternyata butuh tempat tinggal. Dan harus ada keyakinan bahwa anggota dewan itu tidak seperti yang dibayangkan orang yaitu kaya raya semua,” katanya.

Namun, analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyebut publik menilai timing munculnya kebijakan itu tidak tepat. 

“Itulah yang kemudian membuat begitu banyak resistensi dan demo hari ini. Dan pada saat yang bersamaan pembelaan sejumlah kawan-kawan anggota dewan itu juga menambah amarah,” tegasnya.

Selain soal tunjangan, masyarakat juga menyoroti kinerja para wakil rakyat yang dianggap minim capaian. 

“Yang ketiga anggota dewan mendapat apapun sih oke tidak soal. Tapi kan publik juga men-tracking apa sih yang dilakukan?” ujarnya.

Adi menambahkan, persoalan gaji besar sebenarnya bukan hanya ada di DPR. Pada saat bersamaan gaji direksi di BUMN juga tak kalah besarnya.

"Ayo kita pelototi DPR, tapi yang paling penting di negara ini direksi-direksi di BUMN juga gajinya lebih besar, nah itu juga perlu kita pelototi,” pungkasnya.