Gedung DPR/MPR RI diduduki massa mahasiswa aksi 1998 yang menuntut reformasi dan turunnya Soeharto. (Foto: Istimewa)
DI sebuah malam gelap tahun 1825, Pangeran Diponegoro menyalakan api perlawanan. Di desa-desa Jawa, rakyat kecil berkumpul: petani, santri, hingga prajurit.
Mereka tak hanya melawan Belanda, tapi juga feodalisme lokal yang menindas. Bagi Diponegoro, perang ini bukan sekadar politik, melainkan jihad sosial.
Lompatan waktu hampir dua abad kemudian, 1998. Di Jakarta, ribuan mahasiswa tumpah ruah di jalan. Spanduk bertebaran, megafon berteriak. Ada aktivis dakwah, ada kelompok kiri, ada nasionalis. Perbedaan ideologi mencair ketika satu musuh bersama harus ditumbangkan: rezim Orde Baru.
Dua adegan ini mungkin jauh secara waktu, tapi intinya sama: rakyat kecil melawan ketidakadilan. Dan di balik itu, ada dua arus pemikiran yang sering bertemu -- Islam progresif dan Marxisme.
Ali Syariati, intelektual asal Iran, pernah menegaskan: Islam sejati bukanlah ritual tanpa perlawanan. Islam adalah agama revolusi, yang berdiri di pihak mustadh‘afin (yang tertindas) melawan mustakbirin (yang menindas).
Gagasan ini bergema di banyak tempat. Hasan Hanafi memperkenalkan konsep “kiri Islam”, yakni membaca Al-Qur’an dari perspektif kaum kecil. Fazlur Rahman menekankan pembaruan tafsir agar pesan keadilan Islam terus relevan di dunia modern.
Pesannya jelas: iman sejati bukan sekadar doa dan ibadah, tapi keberanian menegakkan keadilan sosial.
Sementara itu, Karl Marx menulis dengan bahasa yang berbeda. Bagi Marx, sejarah manusia adalah sejarah pertarungan kelas. Kaum buruh dan tani (proletariat) selalu berhadapan dengan pemilik modal (borjuis).
Islam progresif bicara dengan bahasa moral dan iman, sedangkan Marxisme bicara dengan bahasa struktur ekonomi-politik. Namun keduanya sering sampai pada tujuan yang sama: membongkar ketidakadilan dan berpihak pada rakyat kecil.
Sejarah Indonesia kaya dengan titik temu dua tradisi ini.
Perang Diponegoro (1825–1830): jihad melawan kolonialisme sekaligus feodalisme.
Sarekat Islam (1912): lahir dari pedagang batik, lalu jadi gerakan massa yang mempertemukan Islam dengan sosialisme.
1950–1960an: gerakan buruh dan tani menguat, Islam berbicara soal keadilan, Marxisme soal eksploitasi kelas.
Orde Baru: suara kiri dibungkam, Islam dijinakkan. Namun di balik pintu kos mahasiswa, buku-buku Syariati dan Marx tetap dibaca.
Reformasi 1998: mahasiswa dari berbagai ideologi bersatu, melahirkan momen persaudaraan lintas garis perjuangan.
Dari sini terlihat: Islam progresif dan Marxisme sering bertemu ketika rakyat butuh alat melawan.
Dua dekade setelah Reformasi, bentuk perlawanan berubah. Identitas ideologi tak lagi kaku. Gerakan sosial kini lebih cair dan digital.
1. Petani Kendeng menyemen kaki di depan istana.
2. Buruh menolak UU Cipta Kerja.
3. Aktivis lingkungan menggaungkan isu krisis iklim.
4. Gen Z ramai-ramai bersuara soal Palestina, demokrasi, hingga kesetaraan gender.
Platformnya berganti: dari jalanan ke media sosial. Tapi narasi yang dipakai tetap akrab. Islam progresif hadir lewat bahasa moral (amar ma’ruf nahi munkar, jihad sosial), Marxisme tetap relevan untuk mengurai akar struktural ketidakadilan.
Mustadh‘afin = Proletariat
Kalau dirangkum sederhana:
Mustadh‘afin dalam Al-Qur’an = proletariat dalam Marxisme.
Mustakbirin = borjuis.
Bahasanya berbeda, tapi semangatnya sama: berpihak pada yang tertindas.
Dari Diponegoro hingga mahasiswa 1998, kita bisa melihat pola yang berulang: rakyat kecil bangkit, dan Islam progresif serta Marxisme kerap berjalan berdampingan.
Hari ini, di tengah dunia yang lebih digital, semangat itu tetap relevan. Entah lewat aksi jalanan, advokasi hukum, atau kampanye viral di TikTok, ruhnya sama: iman yang melawan dan analisis yang membebaskan.
*Penulis adalah Direktur Jakarta Institut
