Berita

Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Senin, 25 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Petugas Haji di Daerah Bakal Dipangkas Imbas Banyak Orang Titipan

SENIN, 25 AGUSTUS 2025 | 16:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Penyelenggara (BP) Haji menegaskan petugas haji di daerah tidak dihapus tapi dikurangi kuotanya.

“Ini harus diklarifikasi. Jadi tidak ada penghapusan petugas haji daerah, namun memang dilakukan pengurangan,” kata Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Senin, 25 Agustus 2025.

Ia mengatakan pemerintah mengurangi kuota petugas haji di daerah lantaran banyak orang titipan yang membebani uang negara.


“Karena selama ini ada moral hazard terkait dengan petugas daerah, kan teman-teman semuanya tahu ya banyak petugas daerah itu yang kemudian dititipi. Kemudian akhirnya ditambah lagi,” jelasnya.

Dahnil menegaskan jika kuota petugas haji di daerah tidak diawasi secara ketat, maka akan mengurangi kuota jemaah haji terutama haji reguler.

“Kalau kemudian itu tidak diawasi, petugas haji daerah itu mengambil jatahnya jamaah haji, karena kuota petugas haji daerah itu adalah kuotanya jamaah haji,” ungkap dia.

Ia mengatakan DPR dan pemerintah ingin melindungi hak jemaah haji Indonesia yang berkurang jatahnya. 

“Malah justru DPR komisi VIII dalam hal ini itu ingin melindungi hak dari jamaah haji supaya jangan sampai dikurangi. Jadi dengan cara membatasi petugas haji daerah artinya hak dan jatah atau kuota jamaah haji reguler itu tidak dikurangi atau tidak diambil,” tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya