Berita

Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Senin, 25 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Petugas Haji di Daerah Bakal Dipangkas Imbas Banyak Orang Titipan

SENIN, 25 AGUSTUS 2025 | 16:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Penyelenggara (BP) Haji menegaskan petugas haji di daerah tidak dihapus tapi dikurangi kuotanya.

“Ini harus diklarifikasi. Jadi tidak ada penghapusan petugas haji daerah, namun memang dilakukan pengurangan,” kata Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Senin, 25 Agustus 2025.

Ia mengatakan pemerintah mengurangi kuota petugas haji di daerah lantaran banyak orang titipan yang membebani uang negara.


“Karena selama ini ada moral hazard terkait dengan petugas daerah, kan teman-teman semuanya tahu ya banyak petugas daerah itu yang kemudian dititipi. Kemudian akhirnya ditambah lagi,” jelasnya.

Dahnil menegaskan jika kuota petugas haji di daerah tidak diawasi secara ketat, maka akan mengurangi kuota jemaah haji terutama haji reguler.

“Kalau kemudian itu tidak diawasi, petugas haji daerah itu mengambil jatahnya jamaah haji, karena kuota petugas haji daerah itu adalah kuotanya jamaah haji,” ungkap dia.

Ia mengatakan DPR dan pemerintah ingin melindungi hak jemaah haji Indonesia yang berkurang jatahnya. 

“Malah justru DPR komisi VIII dalam hal ini itu ingin melindungi hak dari jamaah haji supaya jangan sampai dikurangi. Jadi dengan cara membatasi petugas haji daerah artinya hak dan jatah atau kuota jamaah haji reguler itu tidak dikurangi atau tidak diambil,” tutupnya.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya