Berita

Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Senin, 25 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Petugas Haji di Daerah Bakal Dipangkas Imbas Banyak Orang Titipan

SENIN, 25 AGUSTUS 2025 | 16:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Penyelenggara (BP) Haji menegaskan petugas haji di daerah tidak dihapus tapi dikurangi kuotanya.

“Ini harus diklarifikasi. Jadi tidak ada penghapusan petugas haji daerah, namun memang dilakukan pengurangan,” kata Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Senin, 25 Agustus 2025.

Ia mengatakan pemerintah mengurangi kuota petugas haji di daerah lantaran banyak orang titipan yang membebani uang negara.


“Karena selama ini ada moral hazard terkait dengan petugas daerah, kan teman-teman semuanya tahu ya banyak petugas daerah itu yang kemudian dititipi. Kemudian akhirnya ditambah lagi,” jelasnya.

Dahnil menegaskan jika kuota petugas haji di daerah tidak diawasi secara ketat, maka akan mengurangi kuota jemaah haji terutama haji reguler.

“Kalau kemudian itu tidak diawasi, petugas haji daerah itu mengambil jatahnya jamaah haji, karena kuota petugas haji daerah itu adalah kuotanya jamaah haji,” ungkap dia.

Ia mengatakan DPR dan pemerintah ingin melindungi hak jemaah haji Indonesia yang berkurang jatahnya. 

“Malah justru DPR komisi VIII dalam hal ini itu ingin melindungi hak dari jamaah haji supaya jangan sampai dikurangi. Jadi dengan cara membatasi petugas haji daerah artinya hak dan jatah atau kuota jamaah haji reguler itu tidak dikurangi atau tidak diambil,” tutupnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya