Berita

Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Senin, 25 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Petugas Haji di Daerah Bakal Dipangkas Imbas Banyak Orang Titipan

SENIN, 25 AGUSTUS 2025 | 16:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Penyelenggara (BP) Haji menegaskan petugas haji di daerah tidak dihapus tapi dikurangi kuotanya.

“Ini harus diklarifikasi. Jadi tidak ada penghapusan petugas haji daerah, namun memang dilakukan pengurangan,” kata Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Senin, 25 Agustus 2025.

Ia mengatakan pemerintah mengurangi kuota petugas haji di daerah lantaran banyak orang titipan yang membebani uang negara.


“Karena selama ini ada moral hazard terkait dengan petugas daerah, kan teman-teman semuanya tahu ya banyak petugas daerah itu yang kemudian dititipi. Kemudian akhirnya ditambah lagi,” jelasnya.

Dahnil menegaskan jika kuota petugas haji di daerah tidak diawasi secara ketat, maka akan mengurangi kuota jemaah haji terutama haji reguler.

“Kalau kemudian itu tidak diawasi, petugas haji daerah itu mengambil jatahnya jamaah haji, karena kuota petugas haji daerah itu adalah kuotanya jamaah haji,” ungkap dia.

Ia mengatakan DPR dan pemerintah ingin melindungi hak jemaah haji Indonesia yang berkurang jatahnya. 

“Malah justru DPR komisi VIII dalam hal ini itu ingin melindungi hak dari jamaah haji supaya jangan sampai dikurangi. Jadi dengan cara membatasi petugas haji daerah artinya hak dan jatah atau kuota jamaah haji reguler itu tidak dikurangi atau tidak diambil,” tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya