Berita

Mendikti Saintek Brian Yuliarto usai dilantik sebagai Kepala Badan Industri Mineral di Istana Negara, Senin, 25 Agustus 2025 (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Prabowo Tunjuk Mendikti Saintek Jadi Kepala Badan Industri Mineral

SENIN, 25 AGUSTUS 2025 | 16:56 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk dua badan baru dalam struktur pemerintah, yakni Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa dan Badan Industri Mineral. 

Dalam pelantikan di Istana Negara, Senin, 25 Agustus 2025, Prabowo menunjuk Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral.

Brian menegaskan, badan baru tersebut akan berfokus pada pengelolaan mineral strategis yang menjadi kebutuhan penting bagi kedaulatan bangsa dan penguatan industri pertahanan.


“Badan ini nantinya mengelola industri material strategis yang terkait dengan industri pertahanan, karena material ini cukup penting untuk kedaulatan bangsa. Di samping itu, diharapkan bisa meningkatkan ekonomi kita,” ujar Brian usai pelantikan.

Brian menambahkan, mineral yang dimaksud termasuk mineral langka hingga radioaktif, yang penggunaannya erat dengan pengembangan teknologi tinggi. 

Ia menekankan pentingnya sinergi dengan kementerian dan lembaga lain agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Karena ini diharapkan juga muatan teknologinya cukup banyak, perkembangan dari perguruan tinggi bisa didorong untuk aplikasinya di industri,” jelasnya.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pembentukan Badan Industri Mineral tak lepas dari kebutuhan global akan rare earth element (REE) yang semakin meningkat.

“Karena rare earth dibutuhkan secara global oleh dunia, jadi ada perhatian khusus soal rare earth," kata Airlangga.

Ia menjelaskan, penunjukan Brian Yuliarto didasarkan pada kedekatannya dengan dunia riset dan sains. Pasalnya, pengelolaan rare earth membutuhkan pendekatan teknologi tinggi.

“Karena itu dekat dengan riset dan sains, terutama untuk rare earth yang butuh pengembangan,” ungkap Airlangga.

Terkait potensi tumpang tindih dengan Kementerian ESDM maupun Kementerian Perindustrian, Airlangga memastikan akan ada pembagian kewenangan yang jelas.

“Ada pembagian scope." kata dia.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya