Berita

Mendikti Saintek Brian Yuliarto usai dilantik sebagai Kepala Badan Industri Mineral di Istana Negara, Senin, 25 Agustus 2025 (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Prabowo Tunjuk Mendikti Saintek Jadi Kepala Badan Industri Mineral

SENIN, 25 AGUSTUS 2025 | 16:56 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk dua badan baru dalam struktur pemerintah, yakni Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa dan Badan Industri Mineral. 

Dalam pelantikan di Istana Negara, Senin, 25 Agustus 2025, Prabowo menunjuk Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral.

Brian menegaskan, badan baru tersebut akan berfokus pada pengelolaan mineral strategis yang menjadi kebutuhan penting bagi kedaulatan bangsa dan penguatan industri pertahanan.


“Badan ini nantinya mengelola industri material strategis yang terkait dengan industri pertahanan, karena material ini cukup penting untuk kedaulatan bangsa. Di samping itu, diharapkan bisa meningkatkan ekonomi kita,” ujar Brian usai pelantikan.

Brian menambahkan, mineral yang dimaksud termasuk mineral langka hingga radioaktif, yang penggunaannya erat dengan pengembangan teknologi tinggi. 

Ia menekankan pentingnya sinergi dengan kementerian dan lembaga lain agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Karena ini diharapkan juga muatan teknologinya cukup banyak, perkembangan dari perguruan tinggi bisa didorong untuk aplikasinya di industri,” jelasnya.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pembentukan Badan Industri Mineral tak lepas dari kebutuhan global akan rare earth element (REE) yang semakin meningkat.

“Karena rare earth dibutuhkan secara global oleh dunia, jadi ada perhatian khusus soal rare earth," kata Airlangga.

Ia menjelaskan, penunjukan Brian Yuliarto didasarkan pada kedekatannya dengan dunia riset dan sains. Pasalnya, pengelolaan rare earth membutuhkan pendekatan teknologi tinggi.

“Karena itu dekat dengan riset dan sains, terutama untuk rare earth yang butuh pengembangan,” ungkap Airlangga.

Terkait potensi tumpang tindih dengan Kementerian ESDM maupun Kementerian Perindustrian, Airlangga memastikan akan ada pembagian kewenangan yang jelas.

“Ada pembagian scope." kata dia.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Harga Daging Sapi Tembus Rp153 Ribu/Kg, Zulhas Buka Opsi Subsidi APBN-APBD

Selasa, 25 Agustus 2026 | 14:18

LPSK Beri Perlindungan kepada Ferry Hongkiriwang, Saksi Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:54

Urusan Gula Konsumsi Aman, Kementan Kini Bidik Target Gula Industri di 2028

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:45

Ahmed al-Sharaa Sambut Keputusan AS Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Teror

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Geng Haiti Bantai 40 Pengungsi yang Berlindung di Gereja

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Wajah Baru Jakarta, Wagub Rano Resmikan Jaksinema Pasar Rumput

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:29

BMKG Maksimalkan OMC di Kaltim Sepekan Ini untuk Tangani Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:19

Dugaan Setoran Importasi Blueray, KPK Cecar Dua PNS Bea Cukai

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:50

Kasus OTT Unsoed Bisa Saja Terjadi di Kampus Lain

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Perketat Imigrasi, Trump Bersiap Cabut 200 Ribu Visa WNA

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Selengkapnya