Berita

Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 25 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Calon Menteri Haji Bakal Diseleksi Ketat, Ini Kriterianya

SENIN, 25 AGUSTUS 2025 | 15:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah dan parlemen menyetujui nomenklatur Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji pada rapat tingkat I di Komisi VIII DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 25 Agustus 2025.

Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku tengah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) termasuk calon menteri yang akan diajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Kementerian Haji.

“Karena presiden juga amanahnya kepada kami di BP Haji adalah shifting SDM. Itu harus dipastikan melakukan screening yang ketat. Ya tentu kami akan uji kompetensi, uji integritas dan sebagainya. Kami mengajukan orang-orangnya (calon menteri),” kata Dahnil usai rapat bersama Komisi VIII DPR.


Lanjut dia, Presiden Prabowo Subianto menginginkan kementerian baru ini menjadi institusi yang wajah utamanya adalah integritas.

“Jadi dipastikan semuanya punya komitmen tinggi terhadap melawan praktek korupsi, manipulasi dan sebagainya, jadi kami tentu ketika ada shifting, kami memastikan untuk melakukan screening yang ketat,” jelasnya.

“Dan kami tidak ingin orang-orang yang terindikasi integritasnya rendah itu ada di Kementerian Haji dan Umrah,” pungkas dia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya